Teheran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran memperingatkan troika Eropa bahwa penerapan ketentuan snapback dalam kesepakatan nuklir 2015 akan semakin memperumit masalah, mengakhiri peran Uni Eropa ke-3 dalam perundingan program nuklir Iran, dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada hubungan diplomatik.
Baca juga: Tiongkok Menolak Tarif ‘Keamanan’ AS Sebesar 50% atas Impor Tembaga
Dalam sambutannya pada pertemuan dengan para duta besar asing untuk Teheran pada hari Sabtu, Abbas Araqchi mencemooh keyakinan keliru Eropa bahwa penggunaan mekanisme snapback dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) sebagai alat akan memberdayakan mereka untuk berperan.
Jika troika Eropa memilih untuk memulai mekanisme snapback, penyelesaian masalah program nuklir Iran akan menjadi lebih rumit dan negosiasi serta diplomasi akan menjadi lebih sulit, ia memperingatkan.
Araqchi menambahkan bahwa penerapan snapback akan mengakhiri peran Eropa dalam perundingan program nuklir Iran, dan memperingatkan bahwa langkah tersebut akan menandai “titik tergelap dalam sejarah hubungan antara Iran dan ketiga negara Eropa” dan memiliki dampak yang tak terelakkan.
“Kami berharap mereka (Troika Eropa) kembali ke jalur diplomasi. Tidak ada jalan lain selain negosiasi,” ujar menteri luar negeri Iran.
Araqchi lebih lanjut menegaskan bahwa setiap kesepakatan nuklir dengan Iran harus menghormati hak Teheran untuk melakukan pengayaan.
Ia menegaskan bahwa Iran sama sekali tidak akan mundur dari pengayaan, karena banyak pengorbanan telah dilakukan dan perang agresi telah dipaksakan kepada Iran demi kegiatan pengayaan.
“Jika negosiasi terwujud, pokok bahasan perundingan akan menjadi isu nuklir semata dengan imbalan pencabutan sanksi. Tidak ada pokok bahasan lain yang akan dibahas dalam perundingan,” tegas Araqchi.
Menyoroti sifat damai kegiatan nuklir Iran, menteri luar negeri tersebut mengatakan Iran akan tetap menjadi pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan tetap berkomitmen pada Perjanjian Safeguards.
Baca juga: Von Der Leyen dari Uni Eropa Berhasil Lolos dari Mosi Tidak Percaya di Parlemen
Ia menyatakan bahwa kerja sama Iran dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) tidak terhenti, tetapi telah mengambil bentuk baru.
Araqchi menjelaskan bahwa menurut undang-undang parlemen yang baru, kerja sama Iran dengan badan nuklir PBB akan dikelola oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC).
Permintaan IAEA untuk berinteraksi dengan Teheran akan dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi berdasarkan kasus per kasus dan keputusan selanjutnya akan dibuat, tambahnya.
Iran tidak puas dengan kinerja IAEA, karena laporan direktur jenderalnya menghasilkan resolusi politik terhadap Iran yang memberikan dalih untuk serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran, tegas Araqchi.
Sementara rezim Zionis melancarkan perang agresi terhadap Iran pada 13 Juni dan menyerang wilayah militer, nuklir, dan permukiman Iran selama 12 hari, AS turun tangan dan melancarkan serangan militer terhadap tiga lokasi nuklir di Natanz, Fordow, dan Isfahan Iran pada 22 Juni.
Pasukan militer Iran melancarkan serangan balasan yang dahsyat segera setelah agresi tersebut. Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam melancarkan 22 gelombang serangan rudal balasan terhadap rezim Zionis sebagai bagian dari Operasi Janji Sejati III yang menimbulkan kerugian besar di berbagai kota di wilayah pendudukan.
Selain itu, sebagai tanggapan atas serangan AS, angkatan bersenjata Iran meluncurkan gelombang rudal ke pangkalan udara al-Udeid di Qatar, pangkalan militer Amerika terbesar di Asia Barat.
Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 24 Juni menghentikan pertempuran.