Iran Mendesak Integrasi Agenda Pembangunan yang Lebih Kuat ke dalam Pekerjaan WIPO

Teheran, Purna Warta – Iran menyerukan implementasi Agenda Pengembangan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang lebih kuat, dan menekankan bahwa perlindungan kekayaan intelektual harus mendukung inovasi, pembangunan sosial ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Berbicara pada sesi ke-37 Komite Pembangunan dan Kekayaan Intelektual (CDIP) WIPO di Jenewa pada tanggal 16 November, Abbas Baqerpoor Ardekani, Direktur Jenderal Urusan Hukum Internasional di Kementerian Luar Negeri Iran, menguraikan prioritas Teheran untuk memajukan Agenda Pembangunan.

Beliau menekankan perlunya koordinasi yang lebih besar di antara badan-badan WIPO, penghormatan terhadap kebutuhan pembangunan dan prioritas kebijakan yang berbeda-beda di setiap negara, dan fokus yang lebih kuat pada dampak pembangunan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.

Berikut isi lengkap pidatonya:

Terima kasih Ibu Ketua,

Pada awalnya, delegasi saya mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Anda dalam membimbing kerja komite ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada DDG Qobo atas pengangkatannya dan mengapresiasi beliau atas pidato pembukaannya yang penuh wawasan.

Delegasi saya selaras dengan pernyataan yang disampaikan Singapura atas nama APG.

Nyonya kursi,

Hampir dua dekade setelah diadopsinya agenda pembangunan, sudah saatnya, atau bahkan terlambat, untuk meninjau pelaksanaan agenda ini dan mendiskusikan langkah ke depan, dengan mempertimbangkan bahwa pembangunan harus tetap menjadi bagian integral dari kerja WIPO. Faktanya, perlindungan hak kekayaan intelektual tidak boleh dianggap sebagai tujuan akhir, namun sebagai sarana untuk mendorong inovasi, pembangunan sosial dan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Meskipun kemajuan telah dicapai selama dua dekade terakhir, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan pengarusutamaan Agenda Pembangunan di seluruh Organisasi dan di seluruh pekerjaannya. Untuk itu, ada tiga hal utama yang perlu disoroti:

Pertama, CDIP mempunyai peran sentral dalam menindaklanjuti Agenda Pembangunan, namun implementasinya melampaui Komite ini dan harus mencakup seluruh pekerjaan WIPO. Inilah sebabnya Majelis Umum WIPO mengadopsi Mekanisme Koordinasi pada tahun 2010. Berdasarkan mekanisme ini, badan-badan WIPO yang relevan diwajibkan untuk melaporkan kontribusi mereka terhadap pelaksanaan Agenda Pembangunan, dan laporan tersebut diteruskan oleh Majelis Umum ke CDIP untuk dibahas.

Kami yakin mekanisme ini perlu mendapat perhatian baru, sehingga badan-badan WIPO terkait harus didorong untuk melanjutkan pelaporan sesuai dengan keputusan Majelis Umum tahun 2010, sehingga memungkinkan CDIP untuk sepenuhnya menjalankan mandatnya untuk memantau, menilai, mendiskusikan dan melaporkan pelaksanaan Agenda Pembangunan.

Kedua, sistem kekayaan intelektual yang inklusif harus mempertimbangkan tingkat pembangunan yang berbeda-beda di setiap negara dan menjaga ruang kebijakan yang memadai bagi Negara-negara Anggota untuk mencapai tujuan kebijakan publik mereka yang sah.

Prinsip yang sama berlaku untuk proyek CDIP. Hal ini harus tetap didorong oleh permintaan, mencerminkan prioritas nasional dan membantu negara-negara merespons tantangan-tantangan yang muncul, dengan fokus yang jelas pada hasil-hasil pembangunan praktis.

Ketiga, bantuan teknis dan proyek-proyek yang berorientasi pada pembangunan sangatlah penting. Namun, hal ini tidak boleh dianggap sebagai pengganti integrasi sistematis pertimbangan pembangunan ke dalam pekerjaan substantif WIPO, khususnya kegiatan penetapan norma dan kelembagaan. Dalam hal ini, delegasi saya memberikan apresiasi terhadap laporan kemajuan 45 Rekomendasi Agenda Pembangunan dan percaya bahwa penekanan yang lebih besar harus diberikan pada penilaian hasil dan dampak pembangunan bersamaan dengan pelaporan kegiatan dan keluaran.

Nyonya Ketua,

Sejak tahun lalu, tindakan agresi terhadap negara saya telah menimbulkan kerugian yang parah dan luas terhadap ekosistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi negara tersebut.

Hilangnya sumber daya manusia sebagai pemegang kekayaan intelektual dan kerusakan pada universitas, lembaga penelitian, dan infrastruktur ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar kehancuran fisik. Hal-hal tersebut merusak investasi bertahun-tahun dalam penciptaan pengetahuan, inovasi dan pengembangan teknologi, sehingga mengganggu fondasi yang menjadi sandaran ekosistem kekayaan intelektual dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan WIPO tidak dapat dicapai jika Piagam PBB dan setiap prinsip dasar hukum internasional dilanggar secara serius.

Nyonya Ketua,

Sebagai penutup, delegasi saya ingin menggarisbawahi, sekali lagi, pentingnya pembangunan dalam pekerjaan WIPO dan perlunya memastikan implementasi Agenda Pembangunan yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menjamin dukungan penuh kami dan menegaskan kembali komitmen kami untuk terlibat secara konstruktif dalam pembahasan Komite. Kami berharap dapat mencapai hasil yang memenuhi dimensi pembangunan yang menjadi mandat Organisasi ini.

Terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *