Tehran, Purna Warta – Misi Iran untuk Kantor PBB di Jenewa menyerukan agar Amerika Serikat dan Israel dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang mereka lakukan selama agresi terhadap Iran.
Baca juga: Kekhawatiran Zionis atas Munculnya Intifadah Baru di Tepi Barat
Misi Permanen Republik Islam Iran untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi internasional lainnya di Jenewa menyampaikan pernyataan tersebut melalui sebuah unggahan di platform media sosial X, bertepatan dengan dimulainya sesi ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Senin.
Pada awal sesi ke-63 Dewan HAM PBB, misi tersebut menyatakan bahwa “Iran kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat suara para korban dan penyintas tindakan agresi yang dilakukan oleh AS dan [rezim] Israel.”
Misi Iran menegaskan bahwa Dewan HAM PBB “memiliki mandat yang jelas untuk menangani pelanggaran HAM dan kemanusiaan yang timbul akibat konflik, termasuk serangan tanpa pandang bulu dan serangan yang disengaja terhadap infrastruktur serta sasaran sipil di Iran.”
Misi Iran merujuk pada serangan terhadap sebuah sekolah di Kota Minab, Provinsi Hormozgan, serta sebuah kompleks olahraga di Kota Lamerd, Provinsi Fars, yang juga berada di wilayah selatan Iran. Dalam serangan tersebut, puluhan warga sipil tak berdosa gugur. Misi tersebut menegaskan bahwa “serangan semacam itu merupakan kejahatan perang yang jelas.”
Misi Iran berjanji bahwa Tehran “akan terus menyerukan pertanggungjawaban, keadilan, dan perlindungan terhadap warga sipil.”
Sesi ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB dimulai pada Senin dan akan berlangsung hingga 7 Oktober.
AS dan Israel melancarkan babak terbaru agresi terhadap Iran pada 28 Februari, sekitar delapan bulan setelah sebelumnya melakukan serangan tanpa provokasi terhadap negara tersebut.
Baca juga: Reaksi Hamas atas Operasi di Nablus, Serukan Peningkatan Perlawanan di Tepi Barat
Iran dengan cepat membalas dengan meluncurkan rentetan rudal dan pesawat nirawak ke wilayah-wilayah pendudukan Israel, serta ke pangkalan dan kepentingan AS di berbagai wilayah di kawasan.
Gencatan senjata mulai berlaku pada 7 April. Kemudian, pada 18 Juni, presiden Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk mengakhiri perang dan memulai proses diplomatik selama 60 hari guna menyelesaikan perbedaan di antara kedua pihak.
Namun, serangan AS yang kembali dilancarkan sekali lagi memicu serangan balasan dari Iran.