Bagdad, Purna Warta – Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani mengatakan Irak hanya akan mengembalikan semua senjata di bawah kendali negara setelah pasukan asing pimpinan AS pergi, menekankan bahwa kehadiran mereka yang berkelanjutan merusak kedaulatan nasional.
Pemerintah Irak telah berjanji untuk memastikan bahwa semua senjata dipegang oleh negara.
Namun al-Sudani mengatakan tujuan tersebut tidak dapat tercapai selama koalisi pimpinan AS tetap ditempatkan di negara itu, yang dipandang oleh banyak warga Irak sebagai pasukan pendudukan.
Ia mengatakan koalisi multinasional akan sepenuhnya mundur pada September 2026, seraya mencatat bahwa ancaman dari militan Daesh (ISIS atau ISIL) sebagian besar telah menghilang.
“Tidak ada Daesh. Keamanan dan stabilitas? Syukurlah ada … jadi beri saya alasan untuk kehadiran 86 negara,” kata Sudani kepada Reuters di Baghdad.
“Kalau begitu, pasti akan ada program yang jelas untuk mengakhiri senjata apa pun di luar lembaga negara. Ini tuntutan semua orang,” katanya, seraya menambahkan bahwa faksi-faksi bersenjata dapat bergabung dengan badan keamanan resmi atau politik jika mereka melucuti senjata.
Irak terus menghadapi tekanan AS untuk membubarkan Pasukan Mobilisasi Populer, yang secara resmi diintegrasikan ke dalam pasukan negara.
Meskipun demikian, Washington dan Baghdad telah menyepakati penarikan pasukan Amerika secara bertahap, dengan penarikan penuh diperkirakan pada akhir 2026 dan pengurangan awal sudah berlangsung.
Ditanya tentang tekanan regional yang lebih luas terhadap kelompok-kelompok non-negara seperti Hizbullah Lebanon, Sudani mengatakan, “Insya Allah masih ada cukup waktu. Situasi di sini berbeda dengan Lebanon.”
“Irak tegas dalam pendiriannya untuk menjaga keamanan dan stabilitas, dan bahwa lembaga-lembaga negara memiliki keputusan atas perang dan perdamaian, dan tidak ada pihak yang dapat menyeret Irak ke dalam perang atau konflik,” ujarnya.