Baghdad, Purna Warta – Brigade Hizbullah Irak menyatakan bahwa syarat mereka untuk mencapai kesepahaman apa pun dengan pemerintah Irak adalah penarikan pasukan Amerika Serikat dan Turki dari wilayah Irak.
Menurut laporan kelompok internasional kantor berita Tasnim yang mengutip jaringan Al Jazeera, seorang pejabat keamanan Brigade Hizbullah Irak mengatakan bahwa syarat kelompoknya untuk mencapai kesepahaman dengan pemerintah mana pun mengenai persoalan senjata adalah penarikan pasukan Amerika Serikat, yang oleh pejabat tersebut disebut sebagai pasukan “teroris”.
Pejabat keamanan Brigade Hizbullah Irak tersebut menambahkan bahwa syarat lainnya adalah penarikan pasukan Turki dari Irak bagian utara serta pembubaran pasukan Peshmerga, yang disebutnya sebagai pasukan bersenjata di bawah komando Barzani di wilayah Kurdistan Irak.
Al Jazeera melanjutkan bahwa pejabat keamanan Brigade Hizbullah tersebut juga mengatakan bahwa kesabaran kelompoknya terhadap tindakan yang disebutnya tidak bertanggung jawab oleh perdana menteri Irak, al-Zaydi, semakin menipis.
Konteks dan perkembangan terkait
Pernyataan ini berkaitan dengan perdebatan lama mengenai masa depan keberadaan pasukan asing di Irak, terutama pasukan Amerika Serikat dan Turki. Brigade Hizbullah Irak merupakan kelompok bersenjata Syiah Irak yang memiliki hubungan dekat dengan Iran dan merupakan bagian dari jaringan Popular Mobilization Forces (PMF/Hashd al-Shaabi). Pemerintah Irak sendiri secara resmi berupaya mempertahankan kendali negara atas seluruh kelompok bersenjata, sementara sejumlah faksi pro-Iran menuntut penarikan seluruh pasukan asing.
Kehadiran militer AS di Irak mengalami perubahan setelah Washington dan Baghdad menyepakati kerangka untuk mengakhiri misi koalisi pimpinan AS melawan ISIS. Namun, berakhirnya misi koalisi tidak serta-merta berarti seluruh personel militer AS meninggalkan Irak. Sebagian kerja sama keamanan, pelatihan, dan operasi kontraterorisme tetap menjadi bagian dari hubungan kedua negara. Bagi kelompok-kelompok yang dekat dengan Iran, keberadaan tersebut tetap dianggap sebagai bentuk pendudukan dan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.
Sementara itu, persoalan kehadiran militer Turki di Irak utara memiliki latar belakang berbeda. Turki telah mempertahankan basis dan posisi militer di Irak utara selama bertahun-tahun dengan alasan melakukan operasi terhadap Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang oleh Turki dan sejumlah negara termasuk AS ditetapkan sebagai organisasi teroris. Pemerintah Irak berulang kali memprotes operasi dan keberadaan pasukan Turki, tetapi Ankara mempertahankan kehadirannya dengan alasan keamanan.
Tuntutan pembubaran Peshmerga juga merupakan persoalan yang jauh lebih sensitif. Peshmerga merupakan pasukan keamanan resmi Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) dan memiliki peran penting dalam perang melawan ISIS. Karena itu, tuntutan untuk membubarkan seluruh Peshmerga bukan sekadar persoalan hubungan Baghdad dengan kelompok bersenjata, tetapi juga menyentuh langsung hubungan politik antara pemerintah federal Irak dan Pemerintah Regional Kurdistan.
Dari sudut pandang kelompok-kelompok pro-Iran, tuntutan penarikan pasukan AS dan Turki merupakan bagian dari agenda “kedaulatan penuh Irak”. Mereka berpendapat bahwa Baghdad tidak dapat berbicara mengenai monopoli negara atas senjata selama masih terdapat pasukan asing yang beroperasi di wilayah Irak. Sebaliknya, pemerintah Irak menghadapi dilema karena masih membutuhkan kerja sama keamanan internasional untuk menghadapi ancaman ISIS dan menjaga stabilitas perbatasan.