Teheran, Purna Warta — Duta Besar Iran untuk Inggris, Ali Mousavi, menyebut aktivasi mekanisme snapback ilegal. Menurut Kedutaan Besar Iran di London, Mousavi dan Menteri Inggris untuk Timur Tengah dan Afrika Utara mengadakan pembicaraan di ibu kota Inggris pada hari Selasa.
Baca juga: Presiden Iran dan Tiongkok Berjanji Perdalam Kemitraan Strategis
Duta Besar Iran dan diplomat lain membahas dalam pertemuan tersebut pemicu apa yang disebut snapback oleh Inggris, Prancis, dan Jerman, yang secara kolektif dikenal sebagai Troika Eropa atau E3.
Mousavi menegaskan kembali posisi Iran, yang dianut oleh Tiongkok dan Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, terkait ilegalitas tindakan tersebut.
Sementara itu, kedua belah pihak menekankan pentingnya diplomasi dan mencapai solusi yang dinegosiasikan.
Kedua belah pihak juga bertukar pandangan tentang berbagai isu bilateral selama sesi tersebut.
Pada tahun 2015, Iran mencapai kesepakatan penting dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa—Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok—bersama dengan Jerman. Kesepakatan ini, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), bertujuan untuk membatasi aktivitas nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Namun, kesepakatan tersebut mulai berantakan pada tahun 2018 ketika Presiden AS saat itu, Donald Trump, secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut. Setelah Washington keluar, para penandatangan Eropa—yang secara kolektif disebut sebagai E3 (Prancis, Jerman, dan Inggris)—gagal memenuhi komitmen mereka, yang mendorong Iran untuk secara bertahap mengurangi kepatuhannya setelah satu tahun kesabaran strategis.
Baca juga: Larijani: AS Halangi Jalur Negosiasi dengan Ajukan Tuntutan yang Tidak Dapat Direalisasikan
Ketegangan semakin meningkat pada 28 Agustus, ketika E3 secara resmi mengajukan pemberitahuan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengaktifkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DRM) — yang juga dikenal sebagai Mekanisme Snapback. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran yang telah dicabut berdasarkan Resolusi 2231, resolusi yang mengesahkan JCPOA.
Langkah ini memicu reaksi dari para pejabat Iran, Tiongkok, dan Rusia.