Teheran, Purna Warta – Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran mengutuk serangan dan pelanggaran Israel yang terus berlanjut terhadap warga Palestina di Gaza, mengkritik diam dan tidak adanya tindakan organisasi hak asasi manusia internasional.
Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras kejahatan berkelanjutan yang dilakukan rezim Israel di Jalur Gaza dan mengkritik sikap diam dan tidak adanya tindakan badan hak asasi manusia internasional di tengah krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.
Dewan tersebut meminta lembaga-lembaga internasional untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi warga sipil Palestina, memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional, dan mengakhiri apa yang digambarkan sebagai standar ganda dalam sistem hak asasi manusia internasional.
Teks lengkap pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:
Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran, menyatakan rasa muak dan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya kejahatan dan pelanggaran yang meluas dan sistematis terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina di Jalur Gaza, mengutuk keras sikap diam dan tidak adanya tindakan dari badan-badan dan lembaga-lembaga internasional yang mengklaim membela hak asasi manusia dalam menghadapi bencana kemanusiaan ini, dan menganggapnya sebagai indikasi jelas dari krisis serius kredibilitas dan efektivitas sistem perlindungan hak asasi manusia internasional.
Lebih dari tiga tahun telah berlalu sejak dimulainya serangan militer rezim Zionis di Jalur Gaza pada 17 Oktober 2023; namun gencatan senjata pun gagal mengakhiri pembunuhan dan penderitaan rakyat Palestina. Menurut laporan terbaru yang diterbitkan oleh sumber-sumber Palestina pada 10 November 2026, jumlah korban tewas dalam perang ini telah melebihi 74.000 orang, sementara jumlah korban luka telah melampaui 175.000 orang. Di antara korbannya adalah ribuan anak-anak, lebih dari 1.700 petugas kesehatan, dan ratusan jurnalis dan pekerja media. Selain itu, ribuan orang masih hilang di bawah reruntuhan, dan akses terhadap banyak dari mereka tidak dapat dilakukan.
Statistik ini bukan sekedar angka dan angka dalam laporan statistik; Masing-masing angka mewakili seorang manusia yang terampas hak hidupnya, seorang anak yang kehilangan kesempatan hidup dan prospek masa depan, seorang ibu yang kehilangan anaknya, seorang dokter yang kehilangan nyawanya saat berjuang menyelamatkan nyawa manusia, dan seorang jurnalis yang menjadi sasaran karena mendokumentasikan kebenaran dan menyampaikan suara para korban. Di balik masing-masing tokoh ini terdapat keluarga yang berduka, rumah yang hancur, dan kehidupan yang hancur.
Berlanjutnya serangan, pembunuhan warga sipil, penghancuran infrastruktur penting, hilangnya akses yang memadai terhadap makanan, air, obat-obatan, dan layanan kesehatan bagi penduduk, serta masih adanya pembatasan kemanusiaan bahkan setelah gencatan senjata diumumkan menunjukkan bahwa krisis di Gaza bukan sekadar konflik militer; sebaliknya, kita menghadapi serangkaian pelanggaran serius dan berkelanjutan terhadap hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Menurut laporan yang dipublikasikan, sejak diberlakukannya gencatan senjata pada Oktober 2025, lebih dari 1.600 warga Palestina juga kehilangan nyawa. Hal ini semakin menggarisbawahi perlunya pemantauan internasional yang efektif dan jaminan yang tulus atas penghentian serangan.
Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran mengingatkan bahwa tindakan yang dilaporkan di Gaza merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, termasuk prinsip pembedaan antara sasaran sipil dan militer, prinsip proporsionalitas, dan prinsip mengambil tindakan pencegahan dalam serangan. Berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat, penduduk sipil harus dilindungi dari dampak konflik bersenjata, dan hukuman kolektif serta pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi dilarang. Lebih lanjut, Pasal 48, 51, dan 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menekankan perlindungan warga sipil, larangan serangan langsung terhadap mereka, dan kewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan.
Lebih jauh lagi, Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional mengakui pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil, penggunaan kelaparan terhadap warga sipil sebagai metode peperangan, dan bentuk-bentuk serangan tertentu terhadap penduduk sipil dan harta benda, jika unsur-unsur hukumnya terpenuhi, merupakan kejahatan perang dan kejahatan internasional lainnya. Penerbitan surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional pada tanggal 21 November 2024 terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, sehubungan dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga menunjukkan keterlibatan serius mekanisme peradilan internasional terhadap isu pertanggungjawaban pidana pejabat terkait dengan situasi ini.
Di sisi lain, dalam kasus Afrika Selatan v. (rezim) Israel, Mahkamah Internasional, melalui perintahnya yang menunjukkan tindakan sementara yang dikeluarkan pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2024, menekankan perlunya mengambil tindakan segera untuk mencegah tindakan yang termasuk dalam lingkup Konvensi Genosida, menjamin akses terhadap bantuan kemanusiaan, dan menyimpan bukti terkait tuduhan yang diajukan ke Mahkamah. Perintah-perintah ini, terlepas dari hasil akhir dari proses persidangan, menunjukkan betapa seriusnya risiko kemanusiaan dan hukum yang timbul dalam kasus ini.
Apa yang terjadi di Gaza saat ini, dalam hal skala pembunuhan, kehancuran yang meluas, blokade, dan penderitaan warga sipil yang terus berlanjut, merupakan salah satu bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kontemporer; sebuah bencana yang, dengan latar belakang dukungan politik dan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada rezim Zionis, dan keterlibatan atau diamnya beberapa pemerintah Barat, telah menghadapi tantangan serius dalam hal akuntabilitas internasional. Kita tidak dapat mempertahankan klaim, di satu sisi, untuk mempertahankan tatanan internasional yang berdasarkan aturan dan, di sisi lain, untuk tetap diam, memberikan keringanan hukuman, dan membatasi diri pada tindakan simbolis ketika terjadi pelanggaran terang-terangan terhadap aturan-aturan tersebut dan berlanjutnya pembunuhan terhadap warga sipil.
Pertanyaan mendasarnya adalah: Berapa lama lagi nyawa orang-orang yang tidak bersalah, anak-anak, dan warga sipil harus terus dikorbankan demi pertimbangan politik dan kepentingan kekuatan global? Berapa lama mekanisme hak asasi manusia internasional akan terus disibukkan dengan isu-isu kecil dan prioritas politik yang selektif, alih-alih fokus pada upaya mengakhiri pembunuhan, melindungi korban, dan meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan? Jika hak asasi manusia bersifat universal, mengapa hak hidup anak Palestina tidak mendapat perhatian dan perlindungan yang sama seperti hak anak lainnya di dunia?
Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran, meskipun mengutuk keras kejahatan-kejahatan ini, menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Hak Asasi Manusia, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Komite Internasional Palang Merah, dan mekanisme internasional terkait lainnya untuk tidak hanya sekedar menyatakan pernyataan dan hanya mengutuk secara lisan, namun juga mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengakhiri serangan militer, sepenuhnya mencabut blokade terhadap Gaza, memastikan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, melindungi warga sipil, dan menjamin keselamatan dan keamanan personel medis dan jurnalis. Investigasi yang independen dan tidak memihak juga harus dilakukan terhadap semua kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia, dan landasan yang diperlukan harus ditetapkan untuk memastikan akuntabilitas pidana para pelaku, orang yang memerintahkan dan memfasilitasi kejahatan tersebut di hadapan badan peradilan internasional yang berwenang.
Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia juga menyerukan kepada negara-negara yang, melalui penyediaan senjata, dukungan militer, dan dukungan politik, memungkinkan berlanjutnya situasi ini, untuk menjunjung tinggi kewajiban internasional mereka dan menahan diri dari kerja sama atau bantuan apa pun yang dapat berkontribusi terhadap berlanjutnya pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Sebagai kesimpulan, Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran menekankan bahwa diam dalam menghadapi kejahatan bukanlah netralitas, dan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak boleh tunduk pada pertimbangan politik, kepentingan negara-negara besar, atau standar ganda. Sejarah tidak hanya akan menilai para pelaku kejahatan ini, namun juga sikap diam dan tidak adanya tindakan dari mereka yang menutup mata terhadap penderitaan dan pembunuhan umat manusia yang tidak bersalah.
Gaza bukan sekedar lokasi geografis; Gaza adalah ujian bagi hati nurani umat manusia dan kredibilitas sistem hak asasi manusia internasional. Saatnya telah tiba untuk mengakhiri impunitas dan menerjemahkan retorika hak asasi manusia ke dalam tindakan praktis.


