Teheran, Purna Warta – Iran tidak akan memulihkan akses Badan Energi Atom Internasional ke fasilitas nuklirnya sampai keadaan perang berakhir secara permanen, kesepahaman diplomatik tercapai, dan Amerika Serikat memenuhi komitmennya, kata wakil menteri luar negeri Iran.
Berbicara dalam wawancara yang disiarkan televisi pada Minggu malam, Kazem Gharibabadi mengatakan pendekatan Iran terhadap kerja sama nuklir dengan IAEA tidak akan berubah sampai kondisi keamanan dan politik yang diperlukan untuk melanjutkan inspeksi tercapai.
Dia mencatat bahwa fasilitas nuklir Iran telah berada di bawah pengawasan IAEA sebelum serangan militer AS-Israel baru-baru ini, dan badan tersebut melakukan sebagian besar inspeksi globalnya di Iran. Dia mengatakan semua fasilitas yang diwajibkan oleh Iran berdasarkan peraturan terkait telah dilaporkan ke badan tersebut dan harus dipantau oleh inspekturnya.
Gharibabadi mengutuk serangan AS-Israel terhadap fasilitas nuklir Iran selama perang agresi selama 12 hari dan 40 hari, dan menggambarkannya sebagai pelanggaran hukum internasional, Piagam PBB, dan kerangka hukum yang mengatur perlindungan fasilitas nuklir berdasarkan pengamanan. Ia juga mengkritik Direktur Jenderal IAEA karena gagal mengambil sikap yang tepat terhadap serangan tersebut, terutama mengingat fasilitas yang menjadi sasaran berada di bawah pengawasan badan tersebut.
Ketika mempertanyakan permintaan badan tersebut untuk memperbarui akses, ia mengatakan bahwa pihaknya pertama-tama harus mengatasi tingkat kerusakan pada fasilitas yang menjadi sasaran dan risiko keamanan, termasuk kemungkinan serangan lebih lanjut. Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai bagaimana informasi mengenai ilmuwan nuklir Iran telah sampai ke tangan teroris, dan menyarankan bahwa Iran perlu lebih berhati-hati dalam meninjau permintaan dan aktivitas badan tersebut.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran menolak tuduhan lama AS dan Israel bahwa Teheran berupaya mengembangkan senjata nuklir, dengan mengatakan tidak ada bukti kredibel yang disajikan untuk mendukung klaim tersebut selama tiga hingga empat dekade terakhir.
Dia juga menekankan bahwa Iran tetap menjadi anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang membedakan keanggotaannya dalam perjanjian tersebut dengan perselisihan yang terjadi saat ini mengenai akses IAEA. Dia menekankan bahwa kewajiban Iran berdasarkan NPT bersifat timbal balik dan pihak lain juga harus memenuhi tanggung jawab mereka, dengan alasan bahwa Iran tidak dapat diharapkan untuk memenuhi komitmennya jika fasilitas nuklirnya diserang dan masalah keamanannya masih belum terselesaikan.


