Baghdad, Purna Warta – Sekretaris Jenderal Brigade Sayyid al-Shuhada Irak, Abu Alaa al-Walaei, menyatakan bahwa prinsip respons militer kelompoknya terhadap serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi tidak dibatalkan. Menurutnya, yang ditunda hanyalah pelaksanaan respons tersebut, sementara pembahasan mengenai waktu, skala, dan bentuk tindakan masih berlangsung. Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah pemimpin politik Irak meminta kelompok-kelompok bersenjata untuk menunda tindakan militer guna memberikan ruang bagi upaya politik dan diplomatik.
Menurut laporan yang dikutip dari jaringan Rudaw, al-Walaei mengatakan bahwa keputusan menunda respons diambil setelah adanya permintaan dari sejumlah pemimpin dalam Kerangka Koordinasi Syiah Irak, khususnya Hadi al-Amiri, sekretaris jenderal Organisasi Badr, serta beberapa tokoh politik independen. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berarti pembatalan respons. Menurutnya, kelompoknya hanya melakukan “pertimbangan” terhadap waktu pelaksanaan, sedangkan penentuan skala dan bentuk respons masih dikaji.
Al-Walaei menggambarkan respons tersebut sebagai “tugas ideologis dan nasional” serta mengatakan bahwa anggota kelompok, keluarga mereka yang tewas maupun terluka, dan sebagian masyarakat Irak menantikan tindakan balasan. Ia juga meminta pemerintah Irak dan berbagai kekuatan politik memanfaatkan masa penundaan tersebut untuk memperjuangkan hak-hak Irak dan mengambil langkah yang dinilai sepadan dengan kerugian akibat serangan terhadap wilayah dan masyarakat Irak.
Serangan 29 Juli dan Korban di Pasukan Mobilisasi Rakyat
Keputusan tersebut muncul setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi pada 29 Juli 2026 terhadap sasaran kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran di Irak. Pasukan Mobilisasi Rakyat (Popular Mobilization Forces/PMF atau al-Hashd al-Shaabi) menyatakan sedikitnya 20 anggotanya tewas dan 32 lainnya terluka. Serangan dilaporkan mengenai fasilitas PMF di tujuh provinsi, yaitu Baghdad, Wasit, Nineveh, Basra, Kirkuk, Karbala, dan Diyala. PMF mengatakan angka tersebut merupakan jumlah sementara dan dapat berubah setelah proses verifikasi lapangan selesai.
Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan operasi presisi terhadap sasaran kelompok yang berafiliasi dengan Iran. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan sasaran tersebut berkaitan dengan serangan terhadap pasukan Amerika dan infrastruktur energi Arab Saudi. Riyadh, sementara itu, menyatakan tindakannya dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri setelah serangan dari wilayah Irak terhadap fasilitas minyak Arab Saudi.
Pemerintah Irak sendiri mengecam serangan tersebut. Kepresidenan Irak menyatakan bahwa menyerang fasilitas resmi PMF bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB, tetapi pada saat yang sama kembali menegaskan bahwa wilayah Irak tidak boleh digunakan sebagai tempat melancarkan serangan terhadap negara-negara tetangga. Baghdad menyerukan dialog untuk mencegah konflik regional semakin meluas.
Penundaan Respons di Tengah Ancaman Eskalasi
Sebelumnya, kelompok yang menyebut dirinya “Perlawanan Islam di Irak” telah memberikan tenggat kepada pemerintah dan kelompok politik yang menyerukan pembatasan atau pelucutan senjata kelompok bersenjata untuk menentukan sikap mereka. Menjelang berakhirnya tenggat tersebut, keputusan untuk menunda respons militer diumumkan setelah Hadi al-Amiri dan sejumlah tokoh politik meminta agar tindakan tersebut ditangguhkan.
Kelompok tersebut menegaskan bahwa penundaan tidak boleh dipahami sebagai pelepasan tuntutan. Dalam pernyataannya, mereka mengatakan darah para korban tidak boleh menjadi objek tawar-menawar politik dan meminta pihak-pihak yang, menurut mereka, menempatkan pertimbangan politik di atas kedaulatan Irak dan korban serangan untuk meninjau kembali posisi mereka.
Perkembangan tersebut menunjukkan adanya dua tekanan yang berjalan bersamaan di Irak. Di satu sisi, kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran menghadapi tekanan untuk membalas serangan AS–Arab Saudi. Di sisi lain, pemerintah dan sebagian kekuatan politik Irak berusaha mencegah wilayah negara tersebut menjadi medan perang langsung antara Amerika Serikat, Iran, Arab Saudi, dan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Teheran.