Araqchi: Serangan AS terhadap Iran Bertentangan dengan Piagam PBB dan Hukum Internasional

Teheran, Purna Warta – Menteri luar negeri Iran mengecam serangan militer AS terhadap Iran sebagai pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, dengan alasan bahwa klaim potensi ancaman di masa depan tidak dapat membenarkan penggunaan kekuatan dan bahwa AS harus bertanggung jawab secara hukum atas agresinya.

Berikut ini adalah teks lengkap opini Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi untuk Kyodo News Jepang, yang diterbitkan pada 13 November:

Piagam PBB mendapat kecaman: Mengapa serangan AS terhadap Iran melanggar hukum internasional

Jika negara-negara bebas untuk menyerang satu sama lain berdasarkan penilaian mereka sendiri terhadap kemungkinan ancaman di masa depan, apa yang tersisa dari tatanan hukum internasional? Pertanyaan ini melampaui perselisihan politik antara Iran dan Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip fundamental yang mendasari tatanan internasional yang terbentuk setelah Perang Dunia Kedua: penggunaan kekerasan diatur oleh hukum, dan tidak ada negara, betapapun kuatnya, yang berhak menempatkan penilaiannya di atas aturan hukum internasional yang mengikat.

Serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran jelas merupakan pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekuatan dan pelanggaran kedaulatan Iran. Legalitasnya harus dinilai berdasarkan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional yang ditetapkan, bukan berdasarkan argumen politik atau pembenaran yang diajukan setelah operasi militer dimulai.

Piagam PBB menetapkan batasan yang jelas mengenai penggunaan kekuatan

Pasal 2(4) Piagam PBB melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara. Larangan ini bukan sekedar kewajiban perjanjian. Hal ini juga merupakan aturan mendasar dalam hukum kebiasaan internasional, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam keputusannya pada tahun 1986 dalam kasus Nikaragua.

Hukum internasional mengizinkan penggunaan kekerasan hanya dalam keadaan yang didefinisikan secara sempit, termasuk pelaksanaan hak untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam. Serangan militer AS terhadap Iran tidak mendapat izin dari Dewan Keamanan, dan dugaan kemungkinan ancaman di masa depan juga tidak dapat memberikan dasar hukum yang cukup untuk melakukan pembelaan diri. Pasal 51 mengakui hak untuk membela diri jika terjadi serangan bersenjata. Menganggap potensi ancaman di masa depan sebagai dasar tindakan militer berarti menerima perang preventif berdasarkan penilaian sepihak masing-masing negara. Penafsiran seperti itu akan sangat melemahkan, atau bahkan sama sekali tidak berarti, larangan penggunaan kekuatan dalam arti praktisnya.

Legalitas serangan AS juga mendapat tantangan dari komunitas hukum Amerika. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2026, presiden Asosiasi Hukum Internasional Cabang Amerika menggambarkan serangan terhadap Iran sebagai tindakan yang melanggar hukum, dan menekankan bahwa ancaman spekulatif mengenai apa yang mungkin terjadi di masa depan tidak dapat membenarkan penggunaan kekuatan militer.

Serangan terhadap sekolah, stadion olahraga, infrastruktur sipil, dan fasilitas nuklir Iran yang tunduk pada perlindungan Badan Energi Atom Internasional menimbulkan pertanyaan lebih lanjut berdasarkan hukum internasional. Selain larangan penggunaan kekerasan, serangan-serangan ini juga harus dikaji berdasarkan aturan hukum humaniter internasional. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata diharuskan untuk membedakan antara sasaran militer dan warga sipil, menahan diri dari serangan yang tidak proporsional, dan mengambil semua tindakan pencegahan untuk meminimalkan kerugian terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil.

Agresi militer membawa tanggung jawab hukum internasional

Resolusi Majelis Umum PBB 3314, yang menetapkan Definisi Agresi, mengidentifikasi tindakan seperti serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain dan blokade pelabuhan atau pantai suatu negara sebagai tindakan agresi. Dengan tidak adanya pembenaran hukum yang sah atas penggunaan kekuatan, serangan militer AS terhadap Iran merupakan tindakan yang salah secara internasional dan menjadi tanggung jawab AS.

Berdasarkan hukum tanggung jawab negara, suatu negara memikul tanggung jawab internasional ketika tindakan yang dilakukan negara tersebut melanggar kewajiban internasional. Tanggung jawab tersebut mengandung konsekuensi hukum yang spesifik: negara harus menghentikan tindakan salah tersebut jika tindakan tersebut terus berlanjut, memberikan jaminan dan jaminan yang tepat bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang kembali, dan melakukan pemulihan penuh atas kerugian yang ditimbulkan. Pertimbangan politik atau keamanan tidak dapat dengan sendirinya membebaskan Amerika Serikat dari konsekuensi hukum atas tindakannya.

Pelanggaran serius terhadap kewajiban yang timbul berdasarkan norma-norma hukum internasional yang bersifat ditaati, atau jus cogens, juga mempunyai dampak terhadap negara-negara lain. Hukum internasional mewajibkan negara-negara untuk bekerja sama melalui cara-cara yang sah untuk mengakhiri pelanggaran-pelanggaran tersebut, tidak mengakui situasi-situasi yang mereka ciptakan sebagai hal yang sah, dan tidak memberikan bantuan atau bantuan yang dapat membantu mempertahankan situasi-situasi tersebut.

Iran, pada bagiannya, mempertahankan hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB dalam menanggapi serangan bersenjata. Negara tersebut dapat melaksanakan hak tersebut dengan tunduk pada syarat-syarat dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional.

Ini lebih dari sekedar Iran

Pentingnya kasus ini tidak hanya mencakup keamanan Iran atau perimbangan kekuatan di Timur Tengah. Yang pada akhirnya dipertaruhkan adalah kredibilitas tatanan hukum internasional yang dirancang untuk mencegah negara melakukan kekerasan sesuka hati. Jika kekuatan militer dibiarkan diutamakan dibandingkan kewajiban hukum, dan negara-negara yang bertanggung jawab atas agresi dapat lepas dari tanggung jawab, maka tidak ada keamanan negara yang bisa dianggap remeh.

Larangan penggunaan kekerasan bukanlah suatu konsesi yang diberikan oleh negara-negara kuat kepada negara-negara yang lebih lemah. Ini merupakan kewajiban mengikat yang berlaku sama bagi semua negara. Mengakhiri agresi AS, menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Iran, dan memberikan ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakan militer yang melanggar hukum adalah masalah kewajiban hukum, bukan niat baik politik.

Jika kekuasaan dibiarkan mengalahkan hukum, Iran bukan satu-satunya korban. Fondasi tatanan hukum internasional dan otoritas Piagam PBB itu sendiri juga akan terancam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *