Teheran, Purna Warta – Seorang anggota parlemen Iran mendesak Republik Azerbaijan untuk mengakhiri diskriminasi pendidikan terhadap anak perempuan berhijab dan menjamin hak mereka untuk melanjutkan studi, mengutip konvensi hak asasi manusia internasional yang melarang diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan.
Mohammadreza Mohseni Sani, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mengatakan dia telah mengirim surat kepada Sahiba Gafarova, ketua Majelis Nasional Republik Azerbaijan, menyatakan keprihatinan serius atas laporan bahwa anak perempuan dilarang bersekolah karena keyakinan agama dan jilbab mereka.
Dalam surat tersebut, anggota parlemen Iran mengutip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan UNESCO, dengan mengatakan bahwa instrumen-instrumen ini menjunjung kesetaraan kesempatan pendidikan dan melarang diskriminasi berdasarkan agama.
Ia meminta pihak berwenang Republik Azerbaijan untuk menyelidiki masalah ini secara transparan, mencegah pengecualian yang bersifat diskriminatif, dan memastikan bahwa anak perempuan dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa dipaksa untuk memilih antara keyakinan agama dan hak mereka untuk belajar.
Kontroversi ini menyusul pemberlakuan aturan berpakaian sekolah di Republik Azerbaijan yang dilaporkan menyebabkan beberapa siswa berhijab dilarang masuk kelas dan guru perempuan diminta melepas jilbab mereka.
Pembatasan tersebut telah memicu boikot dan demonstrasi mahasiswa di Baku dan distrik lainnya.
Sementara itu, Kedutaan Besar Iran di Baku menolak tuduhan yang mengaitkan Teheran dengan aksi protes tersebut, dan menggambarkan tuduhan tersebut tidak berdasar dan memperingatkan bahwa tuduhan yang tidak berdasar dapat memicu perpecahan dan merusak hubungan persahabatan antara kedua negara.