Manama, Purna Warta – Dalam sebuah surat kepada Joe Biden, 18 organisasi hak asasi manusia meminta dia untuk memaksa rezim Al Khalifa di Bahrain untuk membebaskan para pembela hak asasi manusia dan aktivis politik.
18 organisasi HAM dalam sebuah surat kepada pemenang pemilihan presiden AS, Joseph Biden, memintanya untuk mengetahui permasalhan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Bahrain dan untuk membantu mengembalikan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai poros kebijakan luar negeri AS.
Menurut surat kabar trans-regional Al-Quds Al-Arabi, di antara pusat dan lembaga hak asasi manusia yang menandatangani surat tersebut adalah Organisasi Amerika untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ADHRB), Institut Bahrain untuk Hak dan Demokrasi (BIRD), dan Freedom House, yang secara sistematis mengutuk rezim Bahraini dan membela hak asasi manusia.
Merujuk pada larangan partai oposisi politik di Bahrain mulai 2017 dan seterusnya, mereka menekankan bahwa para pemimpin oposisi dan pembela hak asasi manusia telah dijatuhi hukuman penjara yang lama dan ditahan di penjara yang penuh dengan ribuan tahanan politik yang memiliki kondisi kesehatan buruk, begitu juga tidak adanya pengawasan atas kasus penyiksaan yang meluas dan pengabaian kondisi narapidana yang sakit.
Rezim Al Khalifa melawan secara keras protes damai ribuan warga Bahrain yang mencari perubahan demokrasi di negara mereka, kata kelompok hak asasi manusia.
Surat itu berbunyi: “Hassan Mishima, pemimpin oposisi politik di Bahrain, secara brutal dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena perannya dalam memimpin gerakan pro-demokrasi. Al-Hajj adalah salah satu pemimpin oposisi Bahrain yang telah dijatuhi hukuman penjara yang lama dan masih disiksa dan dianiaya di dalam penjara.”
Menurut organisasi hak asasi manusia ini, Bahrain sangat menekan masyarakat sipil dan kebebasan pers.
Mereka menyerukan pembebasan semua pembangkang politik di Bahrain yang dipenjara semata-mata karena mengekspresikan pandangan mereka secara damai, dan mengatakan bahwa jika Bahrain ingin terus melanggar hak asasi manusia, otoritas Bahrain harus diberi sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia.
Baca juga: Mantan Pejabat Emirat: Target Selanjutnya Teror, Sayid Hassan Nasrullah
