Jakarta, Purna Warta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan arahan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satunya adalah permintaan Gibran agar BGN mempercepat pemerataan pelaksanaan program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal itu berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah provinsi di Papua, di mana Wapres menemukan masih banyak kabupaten yang belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk itu, BGN mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung pembangunan infrastruktur dapur MBG melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG,” tutur Nanik dikutip dari ANTARA, Senin (27/4/2026).
Nanik juga menjelaskan, Gibran memberikan arahan agar sisa makanan MBG tidak masuk lagi ke dapur karena berpotensi jadi sumber penyakit.
Sebagai langkah pencegahan, lanjut Nanik, Wapres menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur guna mencegah kontaminasi silang.
“Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur,” katanya.
Arahan tersebut akan menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan, khususnya dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi agar kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat tetap terjaga dan aman dikonsumsi.
Nanik juga menyampaikan latar belakang Wapres sebagai mantan pengusaha di bidang katering yang membuatnya memahami secara detail standar operasional prosedur (SOP) dapur.
“Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan,” ucap Nanik.