Jakarta, Purna Warta – Gelombang penolakan terhadap program transmigrasi di Kalimantan kian menguat. Akademisi dan Forum Intelektual Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti implementasi program yang buruk serta kekhawatiran akan munculnya masalah baru.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, Irsyad Sudirman, menegaskan bahwa penolakan ini bukan bermotif diskriminasi, melainkan kewaspadaan kritis terhadap dampak politik, sosial, dan tata kelola pemerintahan. “Masyarakat khawatir program ini tidak selaras dengan kebutuhan lokal dan justru memicu masalah baru,” ujarnya saat dihubungi detikKalimantan, Rabu (17/7/2025) malam.
Irsyad membeberkan empat faktor utama penolakan transmigrasi:
• Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pemerintahan daerah.
• Reformasi birokrasi yang mandek.
• Kesenjangan sosial antara penduduk pribumi dan pendatang.
• Otonomi daerah yang tidak berjalan maksimal.
“Faktor-faktor ini diperparah oleh sistem politik eksperimental dan ekonomi liberal-kapitalistik,” katanya.
Kesenjangan sosial, misalnya, memicu kecemburuan ekonomi. Masyarakat pribumi kesulitan dalam transisi sosial akibat budaya tradisional, keterasingan sosial, dan isolasi geografis, sementara pendatang justru unggul di sektor ekonomi.
Secara politik, transmigrasi hanya berdampak pada data populasi pemilu tanpa mengguncang dinamika nasional maupun lokal. Namun, secara sosial, program ini mendorong transisi budaya, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan memfasilitasi transfer pengetahuan dari pendatang.
Dalam tata kelola pemerintahan, transmigrasi membantu mengisi jabatan yang tidak terpenuhi oleh masyarakat lokal. Sayangnya, implementasi program ini dinilai bermasalah. “Sekitar 70% peserta transmigrasi adalah pendatang lama yang memanfaatkan program untuk bisnis tanah, bukan untuk memperbaiki nasib,” ungkap Irsyad.
Irsyad menilai, masalah utama terletak pada buruknya implementasi akibat birokrasi yang tidak profesional dan korupsi sistematis. Ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang program ini dengan mempertimbangkan globalisasi, kerusakan hutan hujan Kalimantan yang menyumbang 25% udara bersih dunia, serta dominasi korporasi yang mengesampingkan kepentingan lokal.
“Transmigrasi bisa bermanfaat jika dikelola dengan bersih, tapi saat ini lebih banyak jadi ladang bisnis oknum,” tegasnya.
Ia menambahkan, solusi ideal sulit tercapai dalam sistem politik saat ini yang masih sarat kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas untuk memastikan program ini mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan.