Jakarta, Purna Warta – Pemerintah berencana menggunakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai titik awal dari transformasi sistem pemerintahan melalui GovTech Indonesia. Diproyeksikan langkah ini mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 17 triliun per tahun.
Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi antara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, serta Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid, Senin (5/5/2025).
Luhut mengatakan, pembahasan utama rapat kali ini ialah untuk meninjau kemajuan inisiatif pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) dengan fokus awal digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos). Langkah ini merupakan bagian dari percepatan GovTech Indonesia.
“Ini adalah bagian dari percepatan GovTech Indonesia, amanat langsung Presiden Prabowo yang harus selesai sebelum 17 Agustus 2025 mendatang. Karena itulah, sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan harus segera diwujudkan,” kata Luhut dikutip dari unggahan pada akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.
Luhut menjelaskan, sebagai use case awal, PKH akan jadi titik awal transformasi. Diperkirakan, penerapan sistem digital mampu menghemat penggunaan anggaran negara.
“Digitalisasi sistem ini diproyeksikan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 17 triliun per tahun, tapi efisiensi bukan satu-satunya tujuan, kami ingin kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Lebih lanjut Luhut menjelaskan, saat ini, ada empat kelompok kerja yang aktif bergerak, dari pemutakhiran data penerima hingga penyusunan kebijakan hingga perlindungan data pribadi. Ia memastikan, proses ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati.
Ia juga menekankan, interoperabilitas antara berbagai data termasuk DTSEN yang berkualitas dan aman, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sistem ini harus kredibel, bisa diaudit publik, dan dijaga ketat. Itulah sebabnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan sejak awal untuk mengawal setiap proses.
“Kami semua sepakat bahwa GovTech bukan hanya soal teknologi, melainkan bagaimana membangun kepercayaan publik melalui layanan yang lebih baik,” kata dia.
Selain itu, Luhut juga bilang, pihaknya ingin agar infrastruktur digital publik yang dibangun bisa lebih efisien dan inklusif. Hal ini sekaligus meletakkan fondasi tata kelola bansos yang transparan, anti korupsi, dan yang paling penting bisa menjadi contoh bagaimana digitalisasi dijalankan secara terintegrasi dari hulu ke hilir.