Jakarta, Purnawarta – Persaingan seputar tarif internet fixed broadband di Indonesia dinilai operator IndiHome sudah tak wajar.
Edie Kurniawan sebagai Vice President Marketing Management Telkom menyebutkan ada kasus yang memberikan layanan internet dua kali lipat hanya dengan pemasangan iklan.
“Itu tidak masuk akal ada yang cuma bayar tujuh bulan bisa pakai setahun berarti free-nya lima bulan. Ada yang bayar enam bulan tetapi pakainya setahun jadi free-nya enam bulan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/10/2022).
Temuan lainnya, ada pula penyedia layanan yang menyediakan internet dengan kecepatan 100 Mbps, tetapi harganya dinilai tidak wajar, yakni di angka Rp 300 ribuan.
“Kami sampai botak itu mengukurnya gimana, ternyata setelah diukur beneran ternyata kecepatan tidak 100 Mbps. Karena kami jualan untuk yang Rp300 ribu, pelanggan mendapat 40 Mbps dan beneran 40 Mbps karena kami tidak ingin tipu-tipu,” sambungnya.
Kurniawan menjelaskan infrastruktur untuk penyedia internet ke satu pelanggan saja IndiHome harus mengeluarkan anggaran Rp 4,5 juta. Dengan harga dan kecepatan internet itu menurutnya sudah tidak masuk akal.
“Jadi bisa dibayangkan ketika kita narik kabel ke satu pelanggan biayanya Rp 4,5 juta dan kami hanya memasang tarif harga Rp 300 ribu, jadi tidak masuk akal jika ada yang memasang tarif lebih murah,” imbuhnya.
Meski terjadi perang tarif internet fixed broadband, Kurniawan menuturkan jika IndiHome memberikan kualitas yang memadai bagi para pelanggannya. Misalnya menyediakan konten menarik yang bekerja sama dengan 14 OTT partner seperti Netflix, MOLA, Vidio, WeTV, serta memiliki variasi paket sesuai kebutuhan pelanggan, mulai dari paket 30 Mbps hingga 300 Mbps.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif mengatakan sebagian besar rumah tangga Indonesia sudah atau akan segera memiliki akses ke penyedia layanan broadband tetap yang cepat dan andal. Hal ini tentu saja membuat kompetisi penyedia jaringan internet bahkan tidak hanya di Pulau Jawa.
APJII menilai perkembangan layanan broadband di Indonesia sudah semakin membaik. Meski demikian, pemerintah harus ikut andil dalam upaya pengawasan persaingan yang terjadi antar penyedia layanan internet.