Jakarta, Purna Warta – Sejumlah partai politik koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengkritik posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dinilai tidak jelas.
Sorotan datang dari Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid yang meminta PDI-P memperjelas posisi politiknya, karena jika berada di luar pemerintahan sebaiknya bersikap tegas sebagai oposisi, bukan “abu-abu”.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai rakyat butuh kejelasan, sementara Ketua Bidang Ekonomi DPP Golkar Mukhamad Misbakhun menilai sikap ambigu bukan praktik baik dalam demokrasi.
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan bahwa sikap politik partainya sudah jelas, yakni di luar pemerintahan dan menjalankan peran sebagai partai penyeimbang kekuasaan.
“Engga kok. Kita jelas,” kata Puan di Gedung DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo juga menegaskan posisi partainya sebagai penyeimbang yang mendengarkan suara masyarakat dan setia pada konstitusi.
“Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu,” ujar Ganjar.