Jakarta, Purna Warta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menilai Indonesia saat ini tengah terjebak dalam sistem “gerontokrasi” atau kepemimpinan yang didominasi oleh kelompok tua.
Padahal, Indonesia sering dibanggakan memiliki bonus demografi dengan jumlah pemilih muda yang sangat besar. Ia mengkritik aturan main pemilu yang cenderung mempersempit ruang kompetisi bagi generasi muda dan hanya mengulang wajah-wajah lama dalam panggung politik nasional.
“Paradoks banget, kita katanya mengalami bonus demografi, anak mudanya jauh lebih banyak, tetapi yang terpilih adalah orang tua itu lagi. Kita terjebak pada gerontokrasi kan sebenarnya,” ujar Zainal dalam acara diskusi di kanal SMRC TV, Selasa (7/7/2026).
Zainal menjelaskan bahwa dominasi elite tua bukan berarti ia membenci orang tua, melainkan ia menekankan pentingnya kehadiran semangat muda dalam memimpin bangsa ke depan.
Namun, desain aturan pemilu yang tidak berubah menyebabkan sirkulasi kepemimpinan mandek dan tidak memberikan banyak pilihan pemimpin baru bagi publik.
“Penting semangat muda itu. Nah ketika (aturan) pemilunya masih sama, dugaan saya itu lagi. Lu lagi, lu lagi, ruangan akan dipersempit. Itu-itu lagi akan bertarung,” tegasnya.
Kondisi ini semakin parah karena adanya doktrin politik yang sering diulang untuk membenarkan keterbatasan pilihan pemimpin.
Masyarakat seolah dipaksa memilih “yang terbaik di antara yang terburuk” dengan narasi menghindari kemudaratan yang terus digunakan untuk membenarkan bertahannya wajah-wajah lama.
Zainal memperingatkan bahwa tanpa perubahan besar dalam revisi UU Pemilu, siklus “lu lagi, lu lagi” akan terus berulang di Pemilu 2029.
Ia mendorong dorongan masif dari masyarakat sipil dan kelompok muda untuk mendesak revisi UU Pemilu agar sirkulasi kepemimpinan nasional berjalan lebih sehat dan mencerminkan realitas demografi Indonesia.