Jakarta, Purna Warta – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI), khususnya jemaah umrah yang berada di Arab Saudi.
Dini meminta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah terus memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memantau perkembangan situasi keamanan.
“Pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap WNI, khususnya jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi. KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah perlu terus memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan memastikan perkembangan situasi keamanan terus dipantau,” kata Dini, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/9/2026).
Menurut Politikus Nasdem itu, informasi dan arahan kepada jemaah umrah harus disampaikan secara cepat dan jelas melalui saluran resmi.
Dia mengimbau jemaah umrah tidak panik dan tetap mengikuti instruksi resmi dari otoritas Arab Saudi maupun perwakilan Indonesia.
“Saya mengimbau jemaah umrah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tetap waspada, ikuti setiap instruksi resmi dari otoritas Arab Saudi maupun perwakilan Republik Indonesia, serta utamakan informasi dari sumber resmi,” ujar Dini.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq. Dia meminta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah tidak hanya memantau situasi, tetapi juga aktif menyampaikan informasi resmi secara berkala kepada WNI.
“Kami meminta KBRI dan KJRI tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi aktif menyampaikan informasi resmi secara berkala. Kejelasan informasi sangat penting agar jemaah umrah dan pekerja kita tidak termakan isu simpang siur,” ujar Maman, Jumat.
Maman juga meminta perwakilan RI menyediakan pusat bantuan atau hotline yang mudah dijangkau WNI selama 24 jam.
“KBRI dan KJRI harus menjadi rujukan utama bagi WNI agar masyarakat tidak mendapatkan informasi simpang siur dari media sosial. Dalam situasi krisis, informasi yang terlambat atau tidak terverifikasi bisa memicu kepanikan,” tegas dia.
Politikus PKB itu pun meminta pembaruan informasi keamanan di Mekkah dan Madinah disampaikan secara berkala kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), pembimbing lapangan, hingga pengelola hotel tempat jemaah menginap.
“Jemaah umrah Indonesia jangan dibiarkan mencari informasi sendiri di tengah situasi keamanan yang dinamis. Pemerintah harus hadir memberikan panduan jelas mengenai apa yang perlu dilakukan dan ke mana harus melapor,” kata Maman.
Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan tidak hanya ditujukan kepada jemaah umrah, tetapi seluruh WNI, termasuk pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah terdampak.
“Perlindungan WNI harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada jemaah umrah saja. Kita perlu memastikan seluruh pekerja Indonesia mengetahui kontak darurat dan mekanisme meminta bantuan,” pungkas dia.