Jakarta, Purna Warta – Komisi III DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang Penyadapan rampung tahun ini.
“Dalam rencana kami, kami selesaikan tahun ini karena memang kondisi riil yang membutuhkannya agar segera diselesaikan,” kata Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan, RUU Penyadapan tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Oleh karena itu pihaknya akan mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2026.
“Ini berarti kita akan mengadakan evaluasi prolegnas. Ini kan awalnya inisiatif Baleg, belum dialihkan ke Komisi III, sekalipun kegiatan sudah dilakukan Komisi III,” kata dia.
Hinca mengatakan, beberapa upaya penyusunan RUU Penyadapan telah dilakukan Komisi III DPR, mulai dari diskusi yang melibatkan pemerintah, pakar, dan akademisi.
“Tanggal 22 Januari 2026 diskusi tim penyusun RUU tentang penyadapan dengan ahli-ahli yang lain,” ungkapnya.
Pada 17 Juli 2026 lalu, Komisi III juga telah melakukan konsultasi publik dalam rangka penyusunan naskah akademik. Selain rangkaian diskusi dan konsultasi publik tersebut, Hinca menambahkan bahwa pembahasan awal di tingkat legislatif juga telah dilakukan oleh para legislator.


