HomeNasionalPeristiwaKemlu RI Jelaskan Hambatan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB Belum Terealisasi 

Kemlu RI Jelaskan Hambatan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB Belum Terealisasi 

Jakarta, Purna Warta – Keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih menghadapi kendala yang signifikan. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), hambatan utama bagi Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terletak pada Dewan Keamanan PBB.

“Kita memahami bahwa masalah sebenarnya ada di Dewan Keamanan PBB. Keputusan ini harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, dan itu yang masih menjadi kendala utama dalam pengakuan keanggotaan penuh Palestina di PBB,” kata juru bicara Kemenlu, Lalu Muhamad Iqbal, di Gedung Palapa Kemlu, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Iqbal menjelaskan bahwa pada Jumat (10/5) diadakan pemungutan suara dalam sesi Majelis Umum PBB. Dari 193 negara anggota PBB, 146 negara mendukung Palestina, 25 negara abstain, dan 9 negara menolak, termasuk Amerika Serikat (AS).

“Dari jumlah itu, mayoritas negara mendukung Palestina. Di Majelis Umum PBB, setiap negara memiliki satu suara sehingga tidak ada yang memiliki keistimewaan,” ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan bahwa resolusi mengenai kedaulatan Palestina didukung oleh mayoritas negara anggota PBB. Namun, negara-negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB masih tidak menyetujui status keanggotaan penuh Palestina.

“Upaya ini akan terus berlanjut. Jadi, jika ditanya di mana hambatannya, jawabannya adalah di Dewan Keamanan PBB,” kata Iqbal.

Iqbal juga menjelaskan bahwa Indonesia akan terus menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB. Indonesia termasuk negara pertama yang mengusulkan reformasi tersebut pada tahun 1990.

“Hingga saat ini, negara-negara anggota belum menemukan formula yang tepat untuk reformasi Dewan Keamanan PBB yang dapat diterima oleh semua negara. Ada yang mengusulkan penghapusan hak veto, ada yang mengusulkan adanya negara tetap dan semi-permanen, dan berbagai usulan lainnya,” jelas Lalu.

“Sampai sekarang, negara-negara anggota belum menyepakati formula untuk reformasi Dewan Keamanan PBB. Namun, usulan dan upaya ke arah reformasi terus kami lakukan sejak pertama kali kami mengusulkannya,” tutupnya.

Must Read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here