Jakarta, Purna Warta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapatkan informasi bahwa Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura dipasung karena ada masalah lahan. Kemenkes menyampaikan imbauan kepada semua pihak untuk mengedepankan dialog.
“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, dalam siaran pers resmi, Senin (22/6/2026).
Azhar menuturkan bahwa pemalangan yang menutup akses RS berpotensi membahayakan keselamatan pasien, khususnya yang membutuhkan tindakan kegawatdaruratan.
“Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” tegas Azhar. Ia menegaskan bahwa RS merupakan fasilitas vital yang harus tetap dapat diakses masyarakat dalam kondisi apa pun.
Azhar berharap aksi pemblokiran RS ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat. Aksi pemalangan di pintu utama RSUP Jayapura terjadi pada Rabu (17/6/2026), sehingga akses pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua.
Manajemen RSUP Jayapura terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait untuk mengantisipasi situasi.
Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat adat setempat terkait kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura.
Kemenkes berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara baik-baik melalui jalur musyawarah tanpa mengorbankan hak masyarakat Papua untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkas Azhar.