Kemenag Perjuangkan Insentif bagi Tenaga Kepengasuhan Pesantren pada 2027

Jakarta, Purna Warta – Kementerian Agama (Kemenag) berupaya memperjuangkan pemberian insentif bagi tenaga kepengasuhan pesantren pada 2027. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengasuh yang berperan penting dalam mendampingi kehidupan sekaligus membentuk karakter santri.

“Pemberian insentif bagi tenaga kepengasuhan menjadi salah satu agenda yang akan diperjuangkan pada 2027,” kata Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Tangerang Selatan, Sabtu (14/11/2026).

Basnang mengatakan, tenaga kepengasuhan memiliki tanggung jawab besar dalam proses pendidikan di lingkungan pesantren. Peran mereka tidak hanya mendampingi santri di luar jam pembelajaran formal, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, besarnya tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan pembiayaan yang memadai.

Menurut Basnang, dukungan pemerintah terhadap pesantren tidak cukup hanya melalui pembiayaan sarana dan prasarana maupun penyelenggaraan pendidikan formal. Perhatian juga perlu diberikan kepada sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses pendidikan dan pengasuhan santri.

Selain memperjuangkan pemberian insentif, Kemenag mendorong penguatan kompetensi tenaga kepengasuhan melalui penyusunan Standar Kompetensi Khusus (SKK). Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan pengasuhan di lingkungan pesantren.

Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Mastuki, menjelaskan bahwa tenaga kepengasuhan, seperti musyrif, musyrifah, mudabbir, dan pembina asrama, merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan pesantren.

Menurut Mastuki, penyusunan standar kompetensi tersebut bukan untuk menyeragamkan sistem pengasuhan ataupun mengubah tradisi yang telah berkembang di setiap pesantren.

“Standar ini bukan pengaturan yang rigid, tetapi kerangka kompetensi yang dapat digunakan oleh seluruh pesantren dengan tetap mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik yang beragam,” demikian arah pemikiran yang disampaikan Mastuki.

Ia menegaskan, keberagaman pesantren harus tetap dijaga. Karena itu, penyusunan standar kompetensi perlu mempertimbangkan kekhasan, kultur, dan kondisi masing-masing pesantren, termasuk lembaga yang masih dalam tahap awal pengembangan. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan dapat berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tenaga kepengasuhan yang telah menjalankan tugasnya tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan pesantren sekaligus memiliki acuan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Kemenag berharap penguatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga kepengasuhan dapat berjalan beriringan. Sebab, pendidikan pesantren tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui aktivitas sehari-hari di asrama yang menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan kemandirian santri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *