Jakarta, Purna Warta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan beban subsidi energi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global.
Menurutnya, subsidi energi yang terus membengkak berpotensi meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memperbesar beban utang negara.
“Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Jusuf Kalla menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan subsidi bukan hal baru, karena telah diterapkan oleh banyak negara sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis ekonomi domestik.
Ia juga menilai bahwa mempertahankan harga BBM seperti sebelum konflik antara Iran dan AS-Israel justru dapat mendorong masyarakat menjadi kurang hemat dalam penggunaan energi.
“Dia akan (menciptakan) jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. lya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar,” ucap JK.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla berpandangan bahwa peningkatan utang negara memiliki risiko yang lebih besar dalam jangka panjang. Dampaknya, menurut dia, akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Di sisi lain, ia tidak menampik bahwa kebijakan kenaikan harga BBM akibat penyesuaian dengan harga minyak dunia berpotensi menimbulkan reaksi atau protes dari masyarakat, terutama pada tahap awal.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pilihan kebijakan, selama pemerintah mampu memberikan penjelasan yang baik kepada publik.
“Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar,” jelas JK.