Jakarta, Purna Warta – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengingatkan agar pemerintah transparan saat hendak mengubah buku pelajaran SD-SMA secara nasional.
Dia mengatakan, jangan sampai perbaikan kualitas buku pelajaran nantinya melenceng menjadi proyek bisnis buku pelajaran.
“Pemerintah harus transparan mengenai buku apa yang akan diganti, berapa anggarannya, siapa yang menyusun, siapa yang menilai, siapa yang mencetak, dan bagaimana proses pengadaannya,” katanya dalam keterangan tertulis diterima Kompas.com, Senin (10/8/2026).
Menurut Ubaid, pembenahan buku pelajaran harus ditempatkan sebagai reformasi pembelajaran secara menyeluruh, bukan sebagai program yang berdiri sendiri. Mengganti buku pelajaran tanpa mendongkrak kemampuan baca dan menalar berarti alarm sistem pendidikan yang perlu dibenahi.
“Jangan sampai pendidikan Indonesia kaya proyek, tetapi miskin prestasi,” katanya.
Ubaid juga menegaskan, jangan sampai Indonesia terjebak dalam tradisi mengganti menteri berarti mengganti kurikulum dan buku pelajaran, sementara kualitas pendidikan tetap menghadapi persoalan yang sama.
“Kita seperti terjebak dalam tradisi: ganti menteri, ganti kurikulum, ganti presiden, ganti buku. Tetapi setelah berbagai buku baru dicetak dan anggaran besar dikeluarkan, kualitas pendidikan kita tetap menghadapi persoalan yang sama. Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan,” ucapnya.
Pemerintah berencana merombak total buku pelajaran bagi siswa SD hingga SMA setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi buku sekolah dan menilai kualitasnya masih kurang layak, baik dari segi ketahanan kertas maupun kenyamanan saat dibaca, Jumat (7/8/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut ada dua alasan buku pelajaran akan diganti: buku fisik yang dinilai mudah rusak dan ukuran tulisan yang dinilai terlalu kecil.