Jakarta, Purna Warta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menunjuk perantara atau calo dalam menentukan titik lokasi pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Seluruh proses pengajuan dan verifikasi SPPG dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
“BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo, ataupun pihak mana pun yang dapat menjamin seseorang memperoleh titik lokasi SPPG dengan cara membayar sejumlah uang,” ujar Sony dalam keterangan pers, Sabtu (30/5/2026).
Ia juga menegaskan bahwa BGN tidak pernah memungut biaya sepeser pun bagi pihak yang ingin mengajukan pendirian SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejak awal pelaksanaan program MBG, masyarakat telah diimbau untuk tidak mempercayai pihak-pihak tertentu, terutama oknum yang mengaku dapat mempercepat proses persetujuan atau menjamin operasional SPPG dengan imbalan uang.
“Seluruh informasi resmi terkait pembangunan SPPG, termasuk persyaratan teknis, standar bangunan, kapasitas dapur, hingga tata letak fasilitas dapat diakses secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah,” kata Sony.
Pernyataan ini menanggapi kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang mengatasnamakan pembangunan SPPG di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Pelaku diduga menawarkan titik lokasi SPPG, pembangunan fasilitas dapur, hingga janji siap operasional dengan meminta sejumlah uang dari korban. Namun, janji pembangunan itu tidak kunjung terealisasi dan dana korban tidak kembali.