[KARIKATUR] – Perusahaan Pengangkut MAERSK Putus Kontrak Bisnis dengan Israel

Perusahaan pelayaran global Maersk mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Baca juga: [KARIKATUR] – Kegagalan Serangan AS di Beritakan CNN Trump Marah Besar

Dalam pernyataan yang diterbitkan  pada Hari Rabu di situs resminya, perusahaan Denmark itu menyebut kekhawatiran atas keterlibatan dalam kejahatan terhadap rakyat Palestina sebagai alasan utama.

“Setelah meninjau kembali pengiriman yang berkaitan dengan Tepi Barat, kami memperkuat prosedur penyaringan kami terkait permukiman Israel,” bunyi pernyataan tersebut.

Langkah Difokuskan pada Permukiman, Bukan Semua Perusahaan dalam Daftar PBB
Maersk menegaskan bahwa keputusan ini hanya menyangkut pengiriman ke dan dari permukiman, bukan pemutusan total hubungan dengan semua perusahaan dalam daftar Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

Daftar OHCHR mencakup perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam berbagai aktivitas terkait permukiman, seperti penyediaan layanan, peralatan, dan dukungan finansial.

Meski perusahaan Maersk belum mengungkap kontrak atau perusahaan mana yang terdampak secara langsung, langkah ini menandakan pergeseran penting dalam cara perusahaan multinasional menyikapi keterlibatan mereka dalam operasi di wilayah pendudukan yang dianggap melanggar hukum internasional.

Keputusan Maersk ini datang setelah kampanye panjang oleh Gerakan Pemuda Palestina (Palestinian Youth Movement/PYM), yang menuduh perusahaan itu berperan dalam rantai pasok militer Israel — termasuk dalam pengiriman komponen senjata.

Baca juga: [KARIKATUR] – Israel Habiskan Ratusan Juta Dolar Perhari Demi Bertahan Dari Gempuran Rudal-rudal Iran

PYM menyambut langkah ini dan menyebutnya sebagai “langkah menuju pembongkaran keterlibatan dalam pendudukan dan apartheid.”

“Ini mengirim pesan tegas kepada industri pelayaran global: kepatuhan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia dasar bukanlah pilihan.

Berbisnis dengan permukiman ilegal Israel tidak lagi dapat dibenarkan, dan dunia sedang menyaksikan siapa yang akan menyusul,” ujar juru bicara PYM, Aisha Nizar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *