Purna Warta – Turki menjual hampir semua kepemilikan obligasi pemerintah AS pada bulan Maret. Ini merupakan tanda adanya tekanan ekonomi mendalam yang dialami negara tersebut akibat perang AS-Israel di Iran.
Turki melikuidasi sekitar 14 miliar dolar obligasi pemerintah AS, sehingga total kepemilikan utang AS-nya hanya menjadi 1,6 miliar dolar, menurut laporan Bloomberg pada hari Kamis.
Ekonomi Turki yang rentan telah terpukul di berbagai bidang oleh perang AS-Israel di Iran.
Negara ini mengimpor hampir seluruh minyak dan gasnya dari luar negeri. Kenaikan harga energi telah membuat impor tersebut menjadi lebih mahal. Turki juga mengimpor sekitar 14 persen gas alamnya dari Iran sebelum perang, tetapi aliran tersebut dilaporkan berhenti.
Kenaikan harga energi juga telah memicu kekhawatiran inflasi global, yang menyebabkan imbal hasil obligasi pemerintah AS meningkat. Kenaikan imbal hasil meningkatkan biaya pinjaman Turki sehingga mengurangi daya tarik bagi investor asing.
Negara seperti Turki biasanya menjual kepemilikan utang AS untuk mendapatkan dolar AS, yang kemudian dijual di pasar valuta asing untuk mendukung mata uangnya sendiri. Lira = mengalami penurunan tajam selama bertahun-tahun.
Bank Sentral Turki pada bulan Mei meningkatkan target inflasi untuk tahun 2026 menjadi 24 persen dari 16 persen.
JP Morgan dan Deutsche Bank memperkirakan inflasi akan mencapai 30 persen di Turki tahun ini. Lira juga telah terdepresiasi sekitar lima persen terhadap dolar AS sejak perang melawan Iran dimulai, membuat impor yang menggunakan dolar, seperti minyak dan gas, menjadi lebih mahal.
Kepemilikan obligasi pemerintah AS Turki berfluktuasi tetapi umumnya menurun karena negara tersebut berupaya melindungi mata uangnya.
Turki merupakan pemegang utang AS yang relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara besar Timur Tengah lainnya. Misalnya, Arab Saudi memiliki sekitar 150 miliar dolar dalam obligasi pemerintah AS dan UEA 114 miliar dolar.
Jika cukup banyak negara menjual obligasi pemerintah AS, imbal hasil akan naik, sehingga biaya pinjaman bagi pemerintah AS dan konsumen Amerika menjadi lebih mahal.