Madrid, Purna Warta – Spanyol menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri sayap kanan Israel dengan melarang mereka memasuki wilayahnya, sebuah langkah yang menegaskan kecaman Madrid terhadap genosida yang terus berlangsung di Gaza.
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, dalam konferensi pers pada Selasa mengatakan bahwa Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir “tidak akan bisa memasuki wilayah Spanyol.”
Smotrich dan Ben-Gvir sebelumnya juga telah dikenai sanksi oleh sejumlah negara Barat, termasuk Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Slovenia, dan Belanda, atas tuduhan “menghasut kekerasan” terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki.
Keputusan ini diambil sehari setelah Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mengumumkan sembilan langkah yang dikatakannya bertujuan untuk mencegah genosida Israel di Gaza.
Langkah-langkah tersebut mencakup larangan masuk bagi “semua pihak yang secara langsung terlibat dalam genosida, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan perang di Jalur Gaza.”
Sanchez menegaskan bahwa Spanyol akan melarang pesawat dan kapal yang membawa senjata atau mengangkut bahan bakar untuk Israel memasuki wilayah udara Spanyol atau berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Spanyol.
Madrid juga akan meningkatkan bantuan kepada Otoritas Palestina (PA) dan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebesar €10 juta, serta mengalokasikan tambahan €150 juta bantuan kemanusiaan untuk Gaza pada tahun 2026.
Langkah tambahan lainnya termasuk embargo terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
“Apa yang dilakukan [rezim Israel] bukanlah membela diri, melainkan memusnahkan sebuah populasi tak berdaya,” tegas Sanchez.
Pengumuman pada Senin tersebut memicu reaksi keras dari Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, yang menuduh pemerintah Spanyol melakukan “antisemitisme” dan menyatakan bahwa rezim Israel akan melarang Wakil Perdana Menteri Spanyol, Yolanda Diaz, serta Menteri Pemuda, Sira Rego, memasuki wilayah Palestina yang diduduki.
Spanyol menolak tuduhan tersebut sebagai “palsu dan fitnah”, sekaligus memanggil pulang duta besarnya, Ana Maria Salomon, dari Tel Aviv, dan menyatakan bahwa “tidak ada jadwal kepulangan” yang ditetapkan baginya.
Hubungan antara Spanyol dan rezim Israel memang sudah tegang sebelumnya, karena Madrid muncul sebagai salah satu pengkritik paling keras atas genosida Gaza di Eropa.
Pekan lalu, Sanchez mengecam standar ganda Eropa terkait Gaza dan konflik Rusia–Ukraina, serta menyebut respons internasional terhadap genosida di Gaza sebagai “sebuah kegagalan.”
Ia menggambarkan reaksi dunia terhadap serangan genosida Israel di Gaza sebagai “salah satu episode tergelap dalam hubungan internasional di abad ke-21.”
Sikap Spanyol ini mencerminkan perubahan kebijakan yang lebih luas dalam beberapa tahun terakhir, yang semakin mendalam sejak kampanye genosida Israel di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023.
Pada Mei 2025, Madrid mendesak komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi dan embargo terhadap Israel guna menghentikan genosida di Gaza, yang telah merenggut lebih dari 64.500 jiwa warga Palestina.
Pada Mei 2024, Spanyol bersama Irlandia dan Norwegia secara resmi mengakui Negara Palestina. Sanchez menyebut langkah tersebut sebagai kewajiban moral sekaligus komitmen terhadap perdamaian, keadilan, dan hukum internasional.
Spanyol juga mendesak Uni Eropa (UE) untuk meninjau kembali EU–Israel Association Agreement, dengan alasan bahwa tindakan Israel di Gaza telah melanggar klausul hak asasi manusia dalam perjanjian tersebut.
Sejak November 2023, Spanyol telah menangguhkan lisensi ekspor senjata ke Israel dengan alasan bahwa penjualan tersebut berpotensi berkontribusi pada pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza.