Ribuan Orang Protes Kebijakan Kabinet Sayap Kanan Israel Selama 31 Minggu Berturut-Turut

Ribuan Orang Protes Kebijakan Kabinet Sayap Kanan Israel Selama 31 Minggu Berturut-Turut

Al-Quds, Purna Warta Puluhan ribu pengunjuk rasa telah berunjuk rasa selama 31 minggu berturut-turut menentang kebijakan kabinet kanan-keras Israel, termasuk RUU perombakan peradilan yang sangat kontroversial.

Unjuk rasa terbaru terjadi pada hari Sabtu di sekitar 150 lokasi di seluruh Wilayah Pendudukan, kata media lokal.

Baca Juga : Rusia Hantam Perusahaan Aeronautika Ukraina Setelah Kapal Tankernya Diserang di Laut Hitam

Seperti yang terjadi pada minggu-minggu sebelumnya, kota pesisir Tel Aviv menjadi tuan rumah unjuk rasa terbesar, di mana salah satu pemimpin protes mengatakan, “Netanyahu mendalangi pembongkaran sistem peradilan secara sistematis. Semuanya direncanakan dengan cermat dan dieksekusi sesuai dengan buku pedomannya.”

“Kami akan melanjutkan sampai mereka menghentikan, kami tidak akan menyerah, sampai kami menang,” kata seorang pengunjuk rasa seperti dikutip Reuters.

Ribuan pengunjuk rasa mengadakan unjuk rasa serupa di kota-kota lain di seluruh Wilayah Pendudukan, termasuk kota suci al-Quds.

Unjuk rasa hari Sabtu digambarkan sebagai beberapa yang terbesar yang pernah terjadi di seluruh Wilayah Pendudukan.

Baca Juga : Pasukan Israel Gunakan Peluru Tajam, Gas Air Mata Pada Warga Palestina di Nablus

Protes telah menjadi perlengkapan sejak Januari, ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan apa yang disebut skema perombakan yudisial sebagai cara untuk menjilat partai-partai ekstrem kanan koalisinya.

Skemanya, yang telah diajukan ke Knesset sebagai sebuah rancangan undang-undang, berusaha membuat Mahkamah Agung rezim tidak mampu menjatuhkan keputusan politisi dan memberi kabinet lebih banyak suara dalam susunan hakim pengadilan.

Kemarahan publik terhadap kebijakan kabinet kanan rezim telah berkembang sejak bulan lalu, ketika Knesset meloloskan RUU pertama dari rencana perombakan yudisial setelah anggota parlemen oposisi meninggalkan sidang. RUU itu membatalkan undang-undang “kewajaran”, di mana Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan yang dibuat oleh kabinet Israel seperti penunjukan menteri.

Baca Juga : Iran dan Sri Lanka Sepakat Tingkatkan Hubungan Perdagangan dan Kerjasama Internasional

Bagian yang tersisa dari paket perbaikan akan dibahas setelah Knesset kembali dari reses musim panas di bulan Oktober.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *