Al-Quds, Purna Warta – Seorang profesor asal Israel membandingkan negaranya dengan Nazi Jerman, dengan menyatakan bahwa rezim pendudukan Tel Aviv telah kehilangan hak untuk eksis karena perlakuannya yang brutal terhadap para aktivis pro-Palestina di atas kapal bantuan Gaza baru-baru ini.
Baca juga: Skenario Utama Untuk Masa Depan Gencatan Senjata Gaza: Apakah Perang Benar-Benar Berakhir?
Ilana Hairston, profesor psikologi dari Tel-Hai College di wilayah Israel utara, menyampaikan pernyataan tersebut melalui unggahan daring berbahasa Ibrani.
Komentar itu muncul setelah munculnya kesaksian dari para aktivis yang diculik di atas kapal Global Sumud Flotilla, serta laporan mengenai perlakuan brutal pasukan Israel saat mereka menyita kapal bantuan yang menuju Gaza.
Menegaskan bahwa kesaksian para korban “sungguh mengerikan,” Hairston menulis:
“Seperti halnya Reich Ketiga (Nazi Jerman) kehilangan hak untuk ada, demikian pula … Israel.”
Ia menambahkan,
“Negara genosida itu kini memperlihatkan wajah aslinya — pemukulan, penahanan dengan posisi berlutut dan tangan diborgol selama berjam-jam, penolakan perawatan medis, perlakuan yang merendahkan, dan ancaman. Belum lagi fakta bahwa menculik orang dari flotila di perairan internasional merupakan pelanggaran terhadap hukum laut internasional.”
Hairston juga membandingkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kabinetnya dengan “pembunuh dan pemerkosa,” dengan mengatakan,
“Sebagaimana para pembunuh dan pemerkosa memiliki hak untuk hidup di penjara, maka kepemimpinan Israel juga pantas menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi.”
Penangkapan Global Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla berlayar mendekati pantai Gaza pada 1 Oktober ketika pasukan Israel mencegat konvoi kemanusiaan tersebut di perairan internasional, yang berusaha memecah blokade laut Gaza dan mengirimkan bantuan simbolis kepada wilayah yang terkepung itu.
Militer Israel menyita lebih dari 40 kapal, menahan sekitar 450 aktivis di atasnya, dan membawa mereka ke wilayah pendudukan.
Perdana Menteri Netanyahu bahkan memuji aksi penyitaan ilegal terhadap konvoi kemanusiaan tersebut.
Para aktivis internasional yang tiba di Istanbul setelah dideportasi dari wilayah pendudukan Israel menyatakan bahwa mereka mengalami kekerasan dan “diperlakukan seperti binatang.”
Penyitaan Global Sumud Flotilla itu memicu protes besar-besaran di seluruh dunia, kecaman diplomatik, dan ancaman aksi balasan terhadap entitas pendudukan Israel, yang selama beberapa bulan terakhir melarang lebih dari dua juta warga Gaza menerima bantuan kemanusiaan dasar.
Pada 16 September, menlu dari 16 negara telah menyerukan agar rezim Israel menahan diri dari tindakan kekerasan atau ilegal terhadap flotila, serta mematuhi hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional.
Pernyataan itu juga memperingatkan akan adanya konsekuensi jika kapal-kapal diserang di perairan internasional atau jika para peserta ditahan.
Pola Agresi terhadap Misi Kemanusiaan
Israel sebelumnya berulang kali mencegat kapal yang menuju Gaza, menyita kapal dan mendeportasi seluruh awak serta penumpang.
Pada Mei tahun ini, kapal Conscience diserang oleh drone bersenjata hanya 14 mil laut dari Malta, menyebabkan kebakaran besar yang hampir menenggelamkan kapal tersebut.
Kapal itu kembali berlayar awal bulan ini, namun militer Israel kembali menyerangnya, kali ini ketika membawa 93 jurnalis, dokter, dan aktivis, sebelum menyita tiga kapal kecil lainnya.
Koalisi Freedom Flotilla Coalition (FFC) — jaringan internasional kelompok aktivis pro-Palestina yang mengorganisir misi maritim sipil — menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut membawa bantuan vital senilai lebih dari 110.000 dolar AS, termasuk obat-obatan, peralatan pernapasan, dan suplai nutrisi untuk rumah sakit di Gaza yang dilanda kelaparan.
Pada Juni, kapal Madleen juga dicegat 100 mil laut dari Gaza, jauh di dalam perairan internasional.
Krisis Genosida di Gaza
Warga Palestina di Gaza terus menghadapi genosida, kehancuran, dan kelaparan.
Penyelidik PBB baru-baru ini menyimpulkan bahwa rezim Tel Aviv sedang melakukan genosida di Gaza, di mana lebih dari 68.000 orang telah tewas sejak Oktober 2023, sebagian besar perempuan dan anak-anak.