Al-Quds, Purna Warta – Israel sebelumnya telah menunjukkan bahwa mereka kemungkinan akan menolak rencana yang dipimpin Amerika Serikat tersebut. Tidak lama setelah Trump mengumumkan rencana itu pada bulan lalu, Israel meningkatkan kampanye pemboman di wilayah Palestina; serangan yang terjadi pada Minggu lalu dilaporkan menewaskan 18 orang. Kantor Netanyahu sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa pemerintahnya tidak akan mendukung rencana tersebut dan mengatakan bahwa versi yang telah dipublikasikan “tidak mencerminkan posisi Israel”.
Rencana perdamaian 15 poin yang diajukan Trump untuk Gaza, dengan berbagai persoalan yang menyertainya, mendapat penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menolak rencana tersebut meskipun Hamas tidak hanya telah melepaskan pemerintahan di Gaza, tetapi juga menerima persyaratan pelucutan senjata.
Perselisihan Langka antara Tel Aviv dan Washington
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam keretakan yang jarang terjadi dan disampaikan secara terbuka dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang didukung Washington.
Dalam pernyataannya pada Minggu, Netanyahu mengatakan bahwa ia menghadapi gelombang rumor mengenai kelemahan Israel dan penarikan pasukan Israel di berbagai front. Ia juga mengkritik tekanan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza, Lebanon, dan Iran tanpa memperoleh persetujuan Israel.
Mengenai Gaza, Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak menerima dokumen 15 poin tersebut. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan sebelum Hamas dilucuti. Menurutnya, pelucutan senjata yang dimaksud mencakup senjata berat, senjata ringan, dan seluruh jenis persenjataan. Ia menekankan bahwa yang dimaksud adalah pelucutan senjata secara nyata, bukan pelucutan simbolis atau fiktif. Netanyahu juga mengatakan bahwa Israel saat ini sedang berunding dengan pihak Amerika mengenai persoalan tersebut.
Pada Juli, Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump mengusulkan rencana 15 poin yang mengatur bahwa Hamas harus melucuti senjata sebagai imbalan atas penarikan militer Israel secara penuh dari Jalur Gaza dan pengalihan kekuasaan secara bertahap kepada sebuah komite nasional Palestina yang independen. Trump mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Namun, Netanyahu pada Minggu menyatakan bahwa sebelum kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan, Israel terlebih dahulu menuntut pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh.
Perkembangan ini konsisten dengan posisi pemerintah Israel yang sebelumnya telah menuntut agar pelucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Gaza menjadi prasyarat bagi setiap penarikan pasukan Israel. Seorang pejabat diplomatik senior Israel sebelumnya mengatakan bahwa dokumen 15 poin tersebut tidak memberikan jawaban yang memadai terhadap tuntutan Israel dan bahwa tidak akan ada penarikan pasukan Israel dari “Garis Kuning” di Gaza sebelum Hamas dilucuti dan Jalur Gaza sepenuhnya didemiliterisasi.
Tekanan Politik terhadap Netanyahu dan Trump
Dalam analisisnya, The Guardian menilai bahwa sasaran utama pernyataan Netanyahu sebenarnya adalah Amerika Serikat. Israel disebut semakin muncul sebagai salah satu hambatan utama terhadap agenda Gedung Putih Trump untuk memediasi perdamaian di kawasan, baik terkait konflik Israel di Gaza dan Lebanon maupun perang yang sebelumnya melibatkan serangan bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Menurut analisis tersebut, Netanyahu menghadapi pemilu yang semakin dekat serta tekanan dari kelompok-kelompok sayap kanan dalam kabinetnya. Karena itu, ia dinilai bersedia menguji hubungannya dengan Trump secara terbuka demi memperkuat citranya di dalam negeri sebagai pembela kepentingan Israel.
Penolakan Netanyahu juga menempatkan Trump pada posisi yang sulit. Di satu sisi, Trump berupaya mempertahankan citranya sebagai pemimpin yang mampu mengakhiri konflik dan mendorong stabilitas di Timur Tengah. Di sisi lain, Netanyahu tidak bersedia menerima pengaturan yang menurut pemerintah Israel dapat membatasi kebebasan militernya sebelum Hamas benar-benar dilucuti.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perselisihan ini bukan sekadar perbedaan teknis mengenai urutan pelaksanaan kesepakatan. Associated Press melaporkan bahwa Netanyahu menolak rencana Trump dengan tetap mempertahankan bahwa Israel tidak akan menarik diri dari wilayah Gaza yang masih berada di bawah kendalinya sebelum Hamas benar-benar dilucuti. Sikap tersebut dinilai berpotensi menghambat agenda perdamaian Trump, sekaligus mencerminkan tekanan politik domestik yang dihadapi Netanyahu menjelang pemilu Israel.
Mengapa Netanyahu Menolak Rencana Trump?
Persoalan utamanya adalah urutan pelaksanaan kesepakatan.
Rencana Amerika Serikat menghubungkan pelucutan senjata Hamas dengan penarikan bertahap pasukan Israel dan pembentukan pemerintahan Palestina baru di Gaza. Namun, pemerintah Netanyahu menginginkan Hamas terlebih dahulu benar-benar dilucuti sebelum Israel melakukan penarikan pasukan.
Perbedaan tersebut sangat penting karena menyangkut jaminan keamanan yang diminta Israel. Pemerintah Netanyahu khawatir bahwa penarikan pasukan sebelum pelucutan senjata selesai akan memungkinkan Hamas atau kelompok bersenjata lainnya mempertahankan kemampuan militernya.
Di sisi lain, Washington berkepentingan agar proses politik bergerak maju. Washington Post sebelumnya melaporkan bahwa rencana perdamaian Trump mengalami kemunduran dan ambisinya diperkecil menjadi proyek percontohan karena belum adanya kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan penarikan Israel.
Dengan demikian, perbedaan antara Trump dan Netanyahu terutama berkisar pada siapa yang harus mengambil langkah terlebih dahulu dan bagaimana menjamin bahwa setiap pihak benar-benar memenuhi kewajibannya.
Posisi Hamas
Baik Israel maupun Hamas memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pihak lawan dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila proses perdamaian gagal. Karena itu, respons Hamas terhadap pernyataan Netanyahu dinilai relatif terukur.
Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada peta jalan yang telah disepakati dan meminta Dewan Perdamaian memberikan tekanan agar Netanyahu mematuhinya.
Namun, persoalan pelucutan senjata Hamas tetap menjadi salah satu titik paling sulit dalam negosiasi. Sejumlah pengamat meragukan bahwa Hamas akan bersedia menyerahkan seluruh persenjataannya, karena persenjataan tersebut merupakan bagian penting dari kemampuan militernya sekaligus simbol posisi kelompok tersebut dalam gerakan perlawanan Palestina.
Faktanya, posisi Hamas sendiri tidak sesederhana menerima pelucutan senjata secara penuh. Laporan Security Council Report menyebut Hamas sebelumnya menolak proposal pelucutan senjata dalam peta jalan 15 poin dengan alasan Israel dianggap masih melanggar kewajiban gencatan senjata, termasuk melalui kelanjutan permusuhan dan pembatasan bantuan kemanusiaan. Pada 6 Juli, Hamas memang mengumumkan pembubaran pemerintah sipilnya di Gaza dan menyatakan siap mengalihkan kekuasaan kepada Komite Nasional Administrasi Gaza, tetapi tidak mengumumkan langkah serupa mengenai pelucutan sayap militernya.
Reuters juga melaporkan pada Juli bahwa Hamas membubarkan badan pemerintahan de facto-nya di Gaza dan menyatakan kesiapan menyerahkan pemerintahan kepada kelompok teknokrat Palestina. Israel, bagaimanapun, menyebut langkah tersebut sebagai sebuah “aksi tipu muslihat” dan mempertanyakan sejauh mana langkah itu benar-benar mengubah struktur kekuasaan di Gaza.
Perselisihan yang Lebih Besar dari Sekadar Gaza
Penolakan Netanyahu menunjukkan bahwa persoalan antara Washington dan Tel Aviv telah berkembang menjadi perbedaan yang lebih luas mengenai arah kebijakan Timur Tengah.
Trump menginginkan penghentian atau pengurangan konflik regional dan kemajuan diplomatik yang dapat memperkuat posisi Amerika Serikat. Netanyahu, sementara itu, menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok politik di dalam pemerintahannya yang menentang penarikan Israel dari Gaza dan menuntut agar Hamas dihancurkan atau dilucuti sepenuhnya.
Karena itu, keputusan Netanyahu menolak rencana 15 poin bukan hanya merupakan perselisihan mengenai rincian teknis kesepakatan Gaza. Keputusan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan antara Washington yang menginginkan kemajuan diplomatik dan pemerintah Netanyahu yang menempatkan tuntutan keamanan serta pertimbangan politik domestik sebagai prioritas.
Pada akhirnya, keberhasilan rencana Trump akan sangat bergantung pada kemampuan Amerika Serikat menjembatani perbedaan mengenai urutan pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, pemerintahan Gaza pascaperang, dan jaminan keamanan. Tanpa kesepakatan mengenai persoalan-persoalan tersebut, penolakan Netanyahu berisiko kembali menjadikan rencana perdamaian Gaza sebagai proses yang buntu.