Gaza, Purna Warta – Kantor Media Pemerintah di Jalur Gaza pada Rabu malam mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa rezim Zionis Israel telah melakukan lebih dari 1.520 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza sejak dimulainya implementasi kesepakatan pada 10 Oktober 2025 hingga Rabu, 4 Februari 2026.
Dalam kurun waktu tersebut, sedikitnya 556 warga Palestina gugur, sebagai dampak langsung dari pelanggaran berulang tersebut.
Pernyataan itu menegaskan bahwa 99 persen korban adalah warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan lanjut usia, yang jumlahnya mencapai 288 orang.
Selain itu, sekitar 1.500 warga Palestina lainnya mengalami luka-luka, dengan kondisi sebagian besar korban dilaporkan kritis akibat keterbatasan layanan medis dan minimnya fasilitas kesehatan yang berfungsi.
Dalam bagian lain laporan tersebut disebutkan bahwa rezim Zionis hanya memenuhi 43 persen dari komitmennya terkait masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Berdasarkan perjanjian, seharusnya 69 ribu truk bantuan diizinkan masuk, namun hingga kini hanya 29.603 truk yang berhasil melintas.
Sementara itu, pasokan bahan bakar yang masuk ke Gaza hanya mencapai 14 persen dari kebutuhan riil, kondisi yang menyebabkan pembangkit listrik utama tidak dapat dioperasikan, serta memicu krisis serius di rumah sakit, pusat layanan kesehatan, instalasi air bersih, dan fasilitas umum lainnya.
Kantor Media Pemerintah Gaza juga menekankan bahwa pasukan pendudukan gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menarik diri dari wilayah-wilayah yang telah disepakati, serta menghalangi masuknya alat berat yang diperlukan untuk membersihkan puing-puing bangunan, yang menghambat proses evakuasi korban dan rekonstruksi darurat.
Krisis Kemanusiaan Memburuk
Dalam laporan terkait, sejumlah lembaga kemanusiaan memperingatkan bahwa pelanggaran gencatan senjata yang berulang, disertai pembatasan bantuan dan blokade bahan bakar, telah mendorong Gaza ke ambang kolaps kemanusiaan total. Rumah sakit dilaporkan beroperasi jauh di bawah kapasitas minimum, sementara banyak pasien—termasuk anak-anak dan lansia—tidak dapat memperoleh perawatan yang memadai.
Kondisi ini dinilai memperparah situasi kelompok rentan, termasuk pasien penyakit kronis dan korban luka berat, yang terancam kehilangan nyawa akibat kelangkaan obat-obatan, listrik, dan peralatan medis.