Al-Quds, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut berupaya memperparah kondisi yang ada guna memicu reaksi tertentu, sehingga dapat dijadikan dalih untuk kembali menyulut perang di Gaza. Pembantaian dan pelanggaran gencatan senjata dinilai digunakan sebagai taktik elektoral untuk meniadakan setiap proses politik, sekaligus dijadikan kartu stabilitas lapangan demi kepentingannya sendiri.
Israel dengan dalih sebuah insiden keamanan dan luka berat yang dialami seorang perwira cadangan, pada dini hari kemarin melancarkan serangan udara menggunakan pesawat tempur dan pesawat nirawak, disertai tembakan artileri dan penembakan langsung. Serangan tersebut membentang dari utara hingga selatan Jalur Gaza, menewaskan lebih dari 23 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya.
Gelombang pembunuhan terbaru ini diawali dengan serangan tank-tank pasukan pendudukan yang menggunakan senapan mesin berat secara membabi buta ke arah rumah-rumah dan tenda-tenda di sekitar “Garis Kuning” di kawasan Al-Tuffah dan Al-Zeitoun di timur Kota Gaza, sebelum wilayah tersebut kembali dihantam tembakan artileri.
Militer Israel dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa dinas keamanan Shin Bet telah menargetkan Bilal Abu Assi, yang disebut sebagai komandan salah satu batalion khusus yang diklaim terlibat dalam serangan ke Kibbutz Nir Oz dalam operasi Al-Aqsa.
Namun, setelah pernyataan tersebut—yang seharusnya menandai berakhirnya serangan udara—sebuah pesawat nirawak Israel kembali menyerang kerumunan warga sipil di Kamp Pengungsi Al-Shati, di barat Kota Gaza, yang menyebabkan dua orang gugur dan sejumlah lainnya terluka.
Militer Israel juga pada Sabtu lalu melancarkan serangan udara dengan dalih upaya dua anggota perlawanan yang terkepung di Rafah untuk mencapai posisi mereka. Serangan ini menewaskan lebih dari 30 warga Palestina, termasuk 16 orang yang gugur dalam pembantaian sebuah kantor polisi di kawasan Sheikh Radwan, hanya sehari sebelum rencana pembukaan kembali Perlintasan Rafah.
Pekan ini tercatat sebagai pekan paling mematikan sejak diberlakukannya gencatan senjata pada 10 Oktober, di mana sejak awal pelaksanaannya hampir 60 warga Palestina gugur.
Perlu dicatat bahwa dua insiden yang dijadikan dalih atas reaksi tidak proporsional Israel tersebut terjadi di kawasan “Garis Kuning”, tanpa menewaskan satu pun tentara Israel. Israel dinilai menyampaikan narasi sepihak tanpa bukti yang dapat diverifikasi, dan tidak pernah diperiksa oleh pihak internasional mana pun dalam ruang pemantauan gencatan senjata di Kiryat Gat.
Berdasarkan data Kantor Media Pemerintah Gaza, militer pendudukan Israel selama sekitar 115 hari konflik telah melakukan 1.520 pelanggaran gencatan senjata, yang mengakibatkan 556 warga Palestina gugur dan 1.500 lainnya terluka. Pelanggaran tersebut mencakup 522 kasus penembakan, 73 serangan darat, 704 pemboman, serta penargetan dan penghancuran 221 bangunan permukiman.
Eskalasi ini dipandang sebagai upaya berkelanjutan untuk menciptakan realitas lapangan baru guna menjamin kebebasan operasi militer Israel di Jalur Gaza, terlepas dari pendekatan bertahap dalam rencana yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sejak diumumkannya pembentukan komite teknokrat yang bertanggung jawab atas pengelolaan Jalur Gaza, laju eskalasi disebut semakin tajam. Meski komite tersebut terpisah dari Otoritas Palestina di Ramallah, sebagian besar warga Palestina menilainya lebih kecil risikonya dibandingkan skenario pengusiran massal dan penerapan kekuasaan militer penuh Israel di Gaza. Namun demikian, Israel secara aktif menghambat kerja komite tersebut dan mencegahnya masuk ke Gaza untuk menjalankan tugasnya.
Kehadiran sebuah badan eksekutif yang terkait dengan “Dewan Perdamaian” di Gaza dipandang akan membatasi kebebasan gerak militer Israel dan mendorong situasi menuju fase yang lebih stabil, terutama di tengah indikasi kegagalan Netanyahu mewujudkan slogan “kemenangan mutlak”.
Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa provokasi dan dalih yang digunakan militer Israel akan memicu reaksi dari kelompok perlawanan, yang berpotensi berkembang menjadi konfrontasi kekerasan lebih luas dan menuntut operasi militer yang lebih besar—yang pada akhirnya dapat menandai awal runtuhnya pendekatan Amerika Serikat terhadap Gaza secara nyata.