Al-Quds, Purna Warta – Berdasarkan laporan dari bagian internasional kantor berita Tasnim, berakhirnya perang 12 hari dengan Iran kembali memicu konfrontasi antara pejabat lembaga peradilan dan kabinet koalisi Benjamin Netanyahu di wilayah pendudukan. Gali Baharav-Miara, Jaksa Agung rezim Zionis, dalam sebuah pernyataan kontroversial menyampaikan bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, untuk sementara tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kepala baru Shin Bet (Badan Keamanan Dalam Negeri Israel) karena adanya “konflik kepentingan”.
Hal ini terkait dengan kasus yang dikenal sebagai “Qatargate,” di mana sejumlah mantan pembantu Netanyahu diduga berkolaborasi dengan pemerintah Qatar. Mahkamah Agung mengkhawatirkan bahwa pergantian kepala Shin Bet dapat mempengaruhi jalannya investigasi internal terhadap kasus tersebut dan dapat menyimpang dari jalur hukum yang semestinya.
Kasus Pemberhentian Ronen Bar
Dalam surat yang disampaikan kepada Mahkamah Agung pada hari Selasa, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara berargumen bahwa mengingat pemberhentian Ronen Bar—kepala Shin Bet sebelumnya—oleh kabinet Netanyahu telah dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung, maka proses penunjukan penggantinya juga berada di bawah bayang-bayang keputusan hukum tersebut.
Mahkamah Agung bulan lalu memutuskan bahwa pemecatan Bar terkait dengan penyelidikan pembocoran dokumen rahasia oleh Eli Feldstein, mantan juru bicara Netanyahu, kepada surat kabar Bild di Jerman. Selain itu, kasus Qatargate yang menyeret nama Yonatan Urich, penasihat media dekat Netanyahu, yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana, memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan yang signifikan dari pihak Netanyahu.
Jaksa Agung juga menegaskan bahwa tindakan Netanyahu dapat menyebabkan “intervensi ilegal dalam proses penyelidikan”, sehingga untuk sementara waktu Netanyahu tidak diperkenankan untuk terlibat dalam proses penunjukan kepala baru Shin Bet, lembaga yang juga bertanggung jawab atas penyelidikan terhadap para ajudannya. Baharav-Miara mengusulkan agar wewenang tersebut dialihkan kepada menteri lain, guna memastikan adanya keseimbangan antara potensi konflik kepentingan Netanyahu dan kepentingan publik dalam pengisian jabatan kunci tersebut.
Kasus Qatargate: Tuduhan Terhadap Urich dan Feldstein
Pusat dari krisis ini adalah kasus “Qatargate” yang kini menjadi salah satu skandal politik terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Israel. Yonatan Urich, penasihat media Netanyahu, dan Eli Feldstein, mantan juru bicara Netanyahu, diduga melakukan berbagai tindak pidana, termasuk suap, penipuan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan publik.
Dalam dokumen resmi yang diserahkan ke Mahkamah Agung, Jaksa Agung menyatakan bahwa penyelidikan telah memasuki “tahap krusial” dan dakwaan resmi terhadap Urich akan segera dikeluarkan. Ia menulis, “Dugaan keterlibatan Urich dalam penyebaran dokumen rahasia demi kepentingan politik Perdana Menteri semakin kuat, dan keputusan terkait penuntutan terhadapnya diperkirakan akan diambil dalam beberapa pekan mendatang.”
Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa Urich dan Feldstein diduga bekerja sama dengan perusahaan lobi yang didanai oleh Qatar. Tujuan perusahaan tersebut adalah untuk memperbaiki citra Qatar di mata publik Israel, khususnya selama Piala Dunia 2022 dan dalam negosiasi dengan Hamas terkait gencatan senjata.
Penyelidikan juga menemukan bahwa sejumlah dana ditransfer kepada Feldstein melalui seorang pengusaha Israel, yang secara resmi ditujukan untuk jasa komunikasi dan strategi bagi kantor Perdana Menteri. Pengacara Feldstein mengklaim bahwa kliennya tidak mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari Qatar. Urich juga menyangkal segala bentuk pelanggaran. Meski demikian, bulan lalu Urich dibebaskan dari tahanan rumah namun tetap berada di bawah pengawasan ketat, di mana hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah cukup untuk mencegah intervensinya dalam proses penyelidikan.
Selain Urich dan Feldstein, beberapa mantan pejabat tinggi keamanan juga dicurigai terlibat dalam aliran dana dari Doha kepada individu-individu tersebut, yang memperluas cakupan skandal ini.
Polemik Penunjukan Kepala Shin Bet
Ronen Bar pada April 2025 mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi kepala Shin Bet yang efektif berlaku pada 15 Juni. Mahkamah Agung kemudian menyatakan bahwa isu tersebut tidak lagi relevan dan tidak akan mengeluarkan perintah operasional lebih lanjut. Netanyahu sendiri telah mengajukan nama Mayor Jenderal David Zini dari Angkatan Darat Israel sebagai pengganti Bar. Namun, proses pengangkatan tersebut bergantung pada persetujuan Mahkamah Agung dan diperkirakan akan memakan waktu beberapa minggu.
Segera setelah pengumuman nama Zini, Jaksa Agung kembali menyampaikan kepada Netanyahu bahwa sesuai dengan keputusan pengadilan sebelumnya, dirinya tidak memiliki wewenang untuk memilih kepala baru Shin Bet karena konflik kepentingan. Pada awal Juni, Baharav-Miara telah menyetujui penunjukan wakil dari Bar sebagai penjabat kepala Shin Bet untuk masa jabatan sementara selama satu bulan, yang dinilai penting demi menjaga stabilitas keamanan nasional Israel.
Sidang Mahkamah Agung dan Komposisi Hakim
Sidang Mahkamah Agung terkait konflik kepentingan Netanyahu dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa mendatang. Panel hakim akan dipimpin oleh Ishak Amit, Ketua Mahkamah Agung yang dikenal berhaluan liberal, bersama dua hakim lainnya, yaitu Alex Stein dan Gila Kanfi-Steinitz, yang keduanya dikenal memiliki kecenderungan konservatif.
Komposisi ini menunjukkan adanya keragaman pandangan yang berpotensi mempengaruhi arah putusan dalam perkara sensitif ini, yang dampaknya dapat beresonansi luas terhadap struktur kekuasaan di Israel.
Dimensi Politik dan Respons Publik
Kasus ini telah berubah menjadi salah satu isu politik paling kontroversial di Israel, sekaligus memperlihatkan jurang pemisah yang semakin lebar antara lembaga peradilan dan kabinet Netanyahu. Pihak oposisi menuduh Perdana Menteri berusaha menghalangi penyelidikan terhadap para pembantunya dengan menempatkan individu loyalis pada posisi strategis. Di sisi lain, koalisi yang berkuasa serta para pendukung Netanyahu, termasuk partai Likud, menuduh Jaksa Agung dan Mahkamah Agung telah melampaui batas kewenangannya, serta berupaya melemahkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis.
Polemik ini juga memunculkan pertanyaan besar mengenai independensi lembaga keamanan dan peradilan di Israel. Shin Bet sebagai salah satu lembaga keamanan utama memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas domestik dan menangani berbagai ancaman. Oleh karena itu, adanya dugaan bahwa proses penunjukan kepala Shin Bet telah dipolitisasi berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Sejalan dengan itu, beberapa menteri kabinet menuduh Jaksa Agung tengah melakukan kudeta hukum terhadap pemerintah, terlebih di tengah situasi pasca perang dengan Iran.
Kurang dari satu minggu sejak berakhirnya perang 12 hari dengan Iran, ketegangan antara Jaksa Agung dan kabinet Netanyahu kembali meningkat tajam. Hal ini juga mengindikasikan bahwa proses penyelidikan dalam kasus Qatargate kemungkinan besar telah mendekati babak akhir.
Pada dasarnya, kasus Qatargate dan polemik terkait penunjukan kepala Shin Bet mencerminkan ketegangan struktural yang mendalam di antara lembaga politik dan peradilan Israel. Selain mencoreng kredibilitas politik Netanyahu, perkara ini juga memicu diskusi lebih luas terkait transparansi, akuntabilitas, serta independensi lembaga-lembaga strategis negara. Keputusan Mahkamah Agung yang akan diambil pada pekan mendatang diperkirakan membawa dampak jangka panjang, tidak hanya bagi masa depan politik Netanyahu dan proses penyelidikan Qatargate, tetapi juga terhadap hubungan diplomatik Israel dengan Qatar.
Mengingat sensitivitas kasus ini dan peran strategis Shin Bet dalam menjaga keamanan dalam negeri, diperkirakan isu ini akan terus menjadi sorotan utama media serta perhatian publik. Selain itu, dikeluarkannya dakwaan resmi terhadap Urich dalam waktu dekat dapat membuka babak baru dalam skandal ini, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap kabinet Netanyahu dan memperuncing konfrontasi antara pemerintah dan Mahkamah Agung.