Al-Quds, Purna Warta – Israel Katz mendorong pelaksanaan rencana pengusiran massal warga Palestina dari Jalur Gaza dengan kedok “migrasi sukarela”, di tengah blokade Israel yang terus menghancurkan wilayah terkepung tersebut.
Dalam pernyataannya pada Rabu, Katz mengatakan bahwa rencana itu akan dilaksanakan “pada waktu dan dengan cara yang tepat”, meskipun semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa entitas pendudukan telah melakukan pembersihan etnis dan kejahatan perang terhadap penduduk Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan pengumuman Israel bahwa mereka telah membunuh Mohammed Odeh, pemimpin sayap bersenjata Hamas, bersama istrinya dan tiga anaknya.
Pada Maret lalu, kabinet keamanan Israel menyetujui proposal yang disusun oleh Israel Katz untuk membentuk direktorat khusus yang bertugas memfasilitasi apa yang mereka sebut sebagai “migrasi” warga Palestina dari Jalur Gaza.
Kampanye untuk mengosongkan Gaza dari penduduknya semakin meningkat selama perang genosida yang dimulai pada Oktober 2023, bersamaan dengan seruan dari para pemukim Israel dan politisi sayap kanan ekstrem untuk menguasai Gaza secara permanen dan membangun permukiman baru di wilayah tersebut.
Anggota parlemen Israel, Limor Son Har-Melech, secara terbuka menyerukan pengusiran warga Palestina dan pendudukan penuh Gaza saat mengunjungi daerah dekat wilayah terkepung itu.
Dalam unggahannya di platform X, ia menyatakan:
“Penaklukan, pengusiran, dan pemukiman adalah satu-satunya cara untuk memulihkan keamanan bagi warga Israel… Tidak ada alternatif selain penaklukan, pengusiran, dan pemukiman.”
Banyak pejabat Israel secara terbuka menyerukan pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza, yang menurut hukum internasional termasuk kategori kejahatan perang.
Son Har-Melech juga mengatakan bahwa “tidak ada jalan lain” selain mempertahankan kendali Israel atas Koridor Netzarim dan membangun kehadiran permukiman permanen di kawasan tersebut.
Meski menghadapi serangan militer, pengepungan, dan penghancuran infrastruktur sipil yang terus berlangsung, sebagian besar warga Palestina di Gaza menyatakan menolak meninggalkan tanah air mereka.
Gencatan senjata yang diumumkan dengan dukungan Amerika Serikat pada Oktober lalu sebenarnya dimaksudkan untuk menghentikan perang serta memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan, makanan, bahan bakar, dan obat-obatan ke Gaza. Namun Israel dituduh terus melanggar kesepakatan tersebut dan tetap mempertahankan blokade, sehingga kondisi kemanusiaan di wilayah padat penduduk itu semakin memburuk.
Serangan udara dan pengeboman Israel juga terus berlangsung, dengan lebih dari 800 warga Palestina dilaporkan tewas sejak gencatan senjata diberlakukan.
Sejak 7 Oktober 2023, perang Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 72.700 warga Palestina tewas dan lebih dari 172.000 lainnya terluka.
Dalam perkembangan terkait, sejumlah organisasi internasional dan badan hak asasi manusia terus memperingatkan mengenai memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Mereka menyoroti meningkatnya angka pengungsian internal, kehancuran rumah sakit dan fasilitas umum, serta ancaman kelaparan akibat terbatasnya akses bantuan kemanusiaan.
Beberapa negara dan lembaga internasional juga kembali menyerukan penyelidikan independen terhadap dugaan kejahatan perang dan pelanggaran hukum humaniter internasional selama operasi militer Israel di Gaza.