Al-Quds, Purna Warta – Media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa lembaga-lembaga keamanan Israel telah memperingatkan pemerintah mengenai meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel serta risiko hilangnya kendali atas situasi keamanan di Tepi Barat yang diduduki.
Mengutip laporan Al Jazeera, Channel 12 Israel menyebutkan bahwa badan-badan keamanan Israel telah menyampaikan peringatan kepada para pejabat politik mengenai meningkatnya kekerasan oleh pemukim dan potensi memburuknya kondisi keamanan di wilayah Tepi Barat.
Peringatan tersebut muncul setelah insiden di Desa Tal, sebelah barat daya Nablus, yang mengakibatkan empat warga Palestina dan dua personel militer Israel tewas menyusul serangan yang melibatkan para pemukim.
Menurut laporan tersebut, pejabat militer Israel juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dukungan sebagian kalangan politik terhadap tindakan para pemukim. Mereka menilai serangan terhadap warga Palestina, termasuk aksi pembakaran sejumlah bangunan, menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan.
Pada saat yang sama, otoritas Palestina menyatakan bahwa para pemukim Israel menyerang sejumlah desa di Tepi Barat dan membakar dua masjid.
Menyusul meningkatnya ketegangan, militer Israel dilaporkan sedang mempertimbangkan pengerahan pasukan tambahan ke wilayah Tepi Barat.
Sementara itu, keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melaksanakan operasi keamanan berskala besar juga menuai kritik dari sejumlah anggota Knesset (parlemen Israel). Kalangan oposisi memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu terjadinya Intifada Ketiga, yakni gelombang perlawanan baru di wilayah Palestina.
Tepi Barat merupakan wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967. Wilayah tersebut menjadi lokasi permukiman Israel yang oleh sebagian besar komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dianggap melanggar hukum internasional berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat, meskipun Israel menolak penafsiran tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai badan PBB dan organisasi hak asasi manusia mencatat meningkatnya ketegangan di Tepi Barat akibat operasi militer Israel, perluasan permukiman, serta meningkatnya kekerasan yang melibatkan pemukim dan warga Palestina. Sejumlah analis menilai kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya eskalasi yang lebih luas apabila tidak disertai langkah-langkah deeskalasi dan perlindungan terhadap warga sipil.