Al-Quds, Purna Warta – Benjamin Netanyahu menghadapi krisis politik setelah pernyataannya bahwa tidak ada mayoritas yang cukup untuk mengesahkan undang-undang wajib militer yang baru. Para pemimpin kelompok Haredi di Israel kemudian menyerukan pembubaran Knesset dan secara de facto mengumumkan berakhirnya kerja sama politik dengan perdana menteri saat ini. Hal ini membuat perpecahan dalam koalisi yang berkuasa berubah menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Para pemimpin kelompok Haredi di Israel, menyusul apa yang mereka sebut sebagai pengingkaran janji Netanyahu terkait undang-undang wajib militer, menuntut agar partai-partai Haredi keluar dari koalisi Netanyahu. Situasi ini merupakan kelanjutan dari krisis wajib militer di Israel dan telah menempatkan kabinet Netanyahu dalam kondisi kritis. Media berbahasa Ibrani menggambarkannya sebagai berada “di ambang kehancuran”.
Channel 11 televisi Israel melaporkan bahwa setelah Perdana Menteri Israel menyatakan undang-undang wajib militer baru dan pembebasan Haredi di Knesset tidak memiliki mayoritas yang cukup untuk disahkan, Rabbi Dov Landau mengirim pesan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada anggota partai “Degel HaTorah” untuk mendorong pembubaran Knesset. Partai ini merupakan bagian dari partai United Torah Judaism dan memiliki empat kursi di Knesset. Namun, bahkan keluarnya satu anggota dari koalisi Netanyahu akan membuat pemerintah kehilangan mayoritas dan berpotensi runtuh.
Pesan tegas tersebut secara efektif menandai berakhirnya kepercayaan partai-partai Haredi terhadap Netanyahu. Rabbi Landau mengatakan kepada para anggota parlemen: “Kami tidak lagi mempercayai Netanyahu. Mulai sekarang kami hanya akan melakukan apa yang baik bagi Yudaisme Haredi (kami). Pembicaraan tentang blok politik sudah selesai.”
Media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa setelah instruksi ini, perpecahan dalam koalisi pemerintah Knesset semakin dalam. Moshe Gafni, ketua partai Degel HaTorah, menolak menjawab panggilan telepon Netanyahu dan menyatakan bahwa perdana menteri bertanggung jawab atas “penipuan politik” dan kegagalan mengesahkan undang-undang wajib militer.
Seorang pejabat senior dari kubu Haredi juga mengatakan kepada Channel 12 Israel bahwa jika Netanyahu tidak ingin mengesahkan undang-undang tersebut, tidak ada alasan bagi mereka untuk berkorban demi dirinya.
Sebagai respons terhadap krisis ini, partai oposisi seperti Yesh Atid, Demokrat, dan Yisrael Beiteinu mengajukan rancangan untuk membubarkan Knesset dan menggelar pemilu dini.
Partai Blue and White juga menyatakan sedang mempertimbangkan langkah serupa. Partai-partai tersebut menyebut kabinet Netanyahu sebagai “kabinet paling gagal dalam sejarah Israel” dan “bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober (Operasi Badai al-Aqsa)”.
Sementara itu, Mahkamah Agung Israel juga meningkatkan tekanan terhadap pemerintah. Sistem peradilan Israel baru-baru ini memerintahkan pemerintah untuk bersiap menerapkan sanksi terhadap warga Haredi yang menolak wajib militer. Para hakim menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum wajib militer merupakan “pelanggaran jelas terhadap kewajiban pemerintah” dan bahwa subsidi serta tunjangan sosial harus dicabut dari mereka yang menghindari wajib militer.
Surat kabar “Yated Ne’eman”, organ resmi partai Degel HaTorah, juga menerbitkan serangan tajam terhadap Netanyahu dan menyebutnya “tidak dapat dipercaya”. Di halaman depan, kelompok Haredi menulis: “Kami tidak mempercayai perdana menteri, kami bukan lagi mitranya dan tidak terikat padanya. Pemilu dini harus segera digelar.” Dalam artikel lain disebutkan: “Mulai sekarang kami hanya akan melakukan apa yang sesuai dengan kepentingan Yudaisme Haredi.”
Channel i24 News melaporkan bahwa Rabbi Landau dalam pertemuan tertutup menyebut Netanyahu sebagai “pembohong” dan meminta partai-partai agama bersiap untuk menjatuhkan pemerintah.
Bahkan Aryeh Deri, pemimpin partai religius Shas dan salah satu sekutu terdekat Netanyahu, menolak permintaan perdana menteri untuk menyatakan loyalitas kepada “blok kanan”.
Dalam situasi yang memanas ini, Eli Cohen dari Partai Likud menyatakan bahwa kemungkinan pemilu pada September sangat tinggi, dan bahkan jika ada kesepakatan mengenai undang-undang wajib militer, pemerintah tetap harus berupaya menerapkan wajib militer bagi Haredi.
Para analis Israel menilai krisis ini tidak hanya mengungkap perpecahan mendalam dalam kabinet Netanyahu, tetapi juga menunjukkan bahwa koalisi yang berkuasa telah kehilangan kendali dan setiap saat dapat runtuh, berujung pada pembubaran Knesset.
Media Israel menggambarkan situasi ini sebagai “krisis politik paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir” dan “awal dari berakhirnya masa jabatan Netanyahu.”