Washington, Purna Warta – Sepupu Nasrallah Abu Siyam, warga negara AS kelahiran Philadelphia yang tewas pada Rabu di dekat kota Ramallah, mengatakan pada Sabtu bahwa pembunuhan tersebut mencerminkan pola impunitas yang lebih luas.
“Seorang pemuda 19 tahun ditembak dan dibunuh dengan darah dingin, dan tidak ada pertanggungjawaban… Impunitas sepenuhnya,” ujar Abdulhamid Siyam kepada BBC.
Kematian Abu Siyam menandai setidaknya kali keenam dalam sekitar dua tahun terakhir seorang warga negara Amerika tewas dalam peristiwa yang melibatkan pemukim Israel atau pasukan militer di wilayah tersebut.
Menurut anggota keluarga, Abu Siyam merupakan bagian dari sekitar 30 orang dari desa Mukhmas yang menghadapi para pemukim bersenjata yang mereka yakini berusaha mengambil ternak milik komunitas tersebut. Keterangan saksi menyebutkan kedua kelompok saling melempar batu sebelum para pemukim mulai melepaskan tembakan peluru tajam, yang melukai beberapa warga.
Warga AS itu terkena tembakan dalam insiden tersebut dan kemudian tewas akibat luka-lukanya.
Abdulhamid Siyam mengatakan bahwa nyawa pemuda Palestina hilang tanpa konsekuensi yang berarti, seraya menegaskan bahwa pembunuhan sepupunya menggambarkan iklim yang lebih luas di mana pelaku jarang dimintai pertanggungjawaban.
Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi pihaknya mengetahui bahwa seorang warga negara Amerika telah meninggal dan menyatakan para pejabat memantau perkembangan situasi secara saksama. Pemerintah AS menambahkan bahwa dukungan konsuler tersedia jika diperlukan.
Kedutaan besar Israel di Washington menyatakan bahwa insiden tersebut sedang ditelaah dan penyelidikan operasional resmi diharapkan segera diselesaikan.
Kelompok Palestina dan para pegiat hak asasi manusia mengatakan bahwa penyelidikan semacam ini jarang berujung pada dakwaan pidana, serta kasus yang melibatkan kekerasan pemukim sering kali tidak ditindaklanjuti oleh otoritas Israel.
Insiden ini terjadi kurang dari dua minggu setelah pemerintah Israel menyetujui serangkaian langkah luas yang bertujuan mempercepat pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, keputusan yang menuai kritik luas dari komunitas internasional.