Al-Quds, Purna Warta – Israel menyatakan tidak akan menyetujui adanya “penarikan tambahan” dari wilayah Lebanon dalam putaran perundingan berikutnya dengan pemerintah Beirut. Di saat yang sama, Israel bersikeras mempertahankan “kebebasan bertindak” di wilayah-wilayah yang telah diserahkan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon (Lebanese Armed Forces/LAF).
Media Israel, Channel 12, melaporkan pada Rabu bahwa para pejabat Israel telah menyampaikan posisi tersebut kepada para mediator yang terlibat dalam perundingan Beirut–Tel Aviv menjelang putaran negosiasi berikutnya yang dijadwalkan berlangsung di Roma pada 4 Agustus.
Menurut laporan tersebut, tidak akan ada penarikan pasukan dari “zona keamanan” yang dibentuk Israel di Lebanon selatan, yang mencakup puluhan desa yang masih diduduki.
“Wilayah tambahan tidak akan berada di sisi kami, yakni di garis pertahanan yang telah kami tetapkan,” kata seorang pejabat Israel kepada Channel 12.
Ia menambahkan, “Jika proyek percontohan saat ini berhasil dan nantinya diputuskan adanya wilayah percontohan tambahan, maka wilayah tersebut akan berada di luar Garis Kuning (Yellow Line). Kami tidak akan mengizinkan penarikan lebih lanjut dari wilayah yang berada di sisi kami. Hingga Hizbullah dilucuti senjatanya di Lebanon, itulah yang telah disepakati.”
Laporan itu juga menyebutkan bahwa Israel akan tetap menuntut “kebebasan bertindak”, termasuk hak untuk kembali memasuki wilayah yang baru-baru ini telah diserahkan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon.
Laporan tersebut muncul hanya beberapa jam setelah artileri berat Israel menggempur Bukit Ali al-Taher di Lebanon selatan. Channel 12 juga melaporkan bahwa sebuah buldoser D9 milik Israel terlihat terbakar setelah disebut “terkena serangan drone peledak Hizbullah.”
Pada 26 Juni, Lebanon dan Israel menandatangani kesepakatan kerangka kerja yang dimediasi Amerika Serikat mengenai penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon yang diduduki. Proses tersebut diawali dengan penerapan model percontohan di dua zona yang tidak diungkapkan kepada publik.
Kesepakatan itu tidak menetapkan jadwal waktu penarikan pasukan. Penyelesaiannya bergantung pada kemampuan Angkatan Bersenjata Lebanon untuk mengambil alih tanggung jawab penuh atas keamanan di wilayah yang telah dikosongkan, serta pelucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan, khususnya Hizbullah.
Hizbullah menolak kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa kerangka kerja itu pada praktiknya melegalkan pendudukan Israel di Lebanon selatan.
Gerakan Amal Lebanon juga menolak perjanjian tersebut. Kelompok itu menilai sebagian besar ketentuannya bertentangan dengan kepentingan nasional Lebanon dan justru menguntungkan rezim Israel.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih awal bulan ini, Presiden Lebanon Joseph Aoun kembali menegaskan tuntutan Beirut agar seluruh pasukan pendudukan Israel ditarik sepenuhnya dari wilayah Lebanon. Menurutnya, perjanjian gencatan senjata tidak dapat diterapkan secara penuh selama pelanggaran yang dilakukan Israel masih terus berlangsung.
Berdasarkan data resmi pemerintah Lebanon, agresi Israel sejak 2 Maret telah menewaskan sedikitnya 4.330 orang, melukai 12.236 orang, serta menyebabkan lebih dari satu juta warga mengungsi di berbagai wilayah Lebanon.
Hingga kini, Israel masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan, termasuk kawasan yang telah dikuasainya