London, Purna Warta – Pemerintah Inggris melarang seorang akademisi terkemuka asal Swedia memasuki wilayahnya setelah mencabut izin perjalanan elektronik (Electronic Travel Authorisation/ETA) miliknya. Tindakan tersebut disebut oleh yang bersangkutan sebagai bentuk pembatasan bermotif politik terhadap kebebasan menyampaikan pendapat yang mendukung Palestina.
Kementerian Dalam Negeri Inggris (Home Office) mencabut ETA Andreas Malm, seorang associate professor bidang ekologi manusia di Universitas Lund, Swedia, sekaligus penulis buku How to Blow Up a Pipeline, pada Rabu. Dalam pemberitahuannya, kementerian menyatakan bahwa “kehadirannya di Inggris dianggap tidak mendukung kepentingan umum.”
Malm dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh majalah sosialis Inggris, Tribune, di London pada pekan depan.
Huda Ammori, salah satu pendiri kelompok aksi langsung Palestine Action yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, juga dijadwalkan tampil dalam diskusi panel tersebut. Acara itu akan dipandu oleh Hala Hanina dari Palestine Deep Dive.
Malm mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa atas larangan mendadak tersebut. Ia mengingatkan bahwa selama beberapa dekade terakhir dirinya telah berulang kali mengunjungi Inggris tanpa pernah menghadapi masalah.
“Saya telah rutin mengunjungi Inggris selama beberapa dekade. Sikap saya mengenai Palestina selalu saya sampaikan secara terbuka. Selama beberapa bulan terakhir, saya tidak pernah menyampaikan apa pun secara terbuka mengenai Palestina maupun menulis sesuatu tentang persoalan tersebut. Satu-satunya hal yang mungkin menjadi penyebab tindakan ini adalah rencana keikutsertaan saya dalam sebuah diskusi panel pada Rabu malam, tempat saya akan berbicara bersama Huda Ammori dari Palestine Action,” ujar Malm.
Malm mengatakan bahwa dirinya menggunakan ETA untuk mengunjungi Inggris pada Mei lalu. Izin tersebut memungkinkannya melakukan perjalanan kembali ke negara itu pada waktu berikutnya tanpa harus mengajukan otorisasi ulang.
Ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan sebelumnya dari Home Office bahwa izin perjalanannya terancam dicabut. Ia baru mengetahui keputusan tersebut setelah menerima surel pada Rabu yang mengonfirmasi pencabutan ETA miliknya.
Dalam surel tersebut, Home Office memberitahukan kepada Malm bahwa apabila ingin mengunjungi Inggris pada masa mendatang, ia harus mengajukan visa. Setelah itu, pihak kementerian akan “mempertimbangkan situasi Anda secara lebih terperinci” sebelum mengambil keputusan.
Namun, situs resmi pemerintah Inggris menyebutkan bahwa proses pengajuan visa kunjungan standar membutuhkan waktu tiga pekan. Artinya, sekalipun permohonan visanya disetujui, Malm tetap tidak akan memperoleh visa tersebut tepat waktu untuk menghadiri diskusi panel pekan depan.
Gelombang pembatasan yang semakin meluas
Pencabutan ETA Malm terjadi di tengah tindakan pembatasan yang sistematis dan semakin meningkat terhadap para aktivis, penulis, serta akademisi yang mendukung Palestina oleh pemerintah Inggris. Tindakan tersebut semakin intensif sejak Palestine Action dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada Juli 2025.
Awal tahun ini, dua komentator politik sayap kiri asal Amerika Serikat, Cenk Uygur dan Hasan Piker, juga dilarang memasuki Inggris dengan alasan serupa, yakni bahwa kehadiran mereka “mungkin tidak mendukung kepentingan umum.”
Baru-baru ini, buku-buku karya novelis Irlandia Sally Rooney ditarik dari peredaran di Inggris pada bulan ini karena dukungan terbukanya terhadap Palestine Action. Rooney, yang pernah menggambarkan Malm sebagai seorang intelektual yang “cemerlang dan berpengaruh”, turut mengecam keputusan pemerintah Inggris tersebut.
“Keputusan pemerintah Inggris untuk melarangnya memasuki Inggris bukan hanya merupakan serangan keterlaluan terhadap seorang pakar iklim yang dihormati, melainkan juga tindakan yang menyedihkan sekaligus mengkhawatirkan karena merupakan bentuk penghancuran budaya oleh negara itu sendiri,” ujarnya.
Gelombang pembatasan ini berawal dari keputusan pemerintahan Partai Buruh pimpinan Keir Starmer yang menetapkan Palestine Action sebagai organisasi terlarang pada Juli 2025. Keputusan tersebut diambil setelah para aktivis kelompok itu menerobos sebuah pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (Royal Air Force/RAF) dan menyemprotkan cat merah pada dua pesawat sebagai bentuk protes terhadap dukungan militer Inggris bagi perang genosida rezim Israel di Gaza.
Dengan penetapan tersebut, tindakan menyatakan dukungan terhadap Palestine Action ataupun menjadi anggota kelompok aksi langsung itu kini dikategorikan sebagai tindak pidana di Inggris, dengan ancaman hukuman penjara hingga 14 tahun.
Larangan tersebut mendapat kecaman luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia yang menilainya sebagai kebijakan represif dan berlebihan.
Sejak larangan itu mulai diberlakukan, menurut kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia, kepolisian Inggris telah menangkap lebih dari 3.500 orang atas dugaan memberikan dukungan kepada kelompok tersebut. Banyak di antara mereka ditangkap hanya karena mengangkat poster atau spanduk sebagai bentuk dukungan.
Palestine Action telah menggugat penetapan dirinya sebagai organisasi terlarang. Namun, Pengadilan Banding Inggris (Court of Appeal) mempertahankan keputusan tersebut pada Juni lalu.
Keputusan Home Office terhadap Malm mengindikasikan bahwa pemerintah Inggris, yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri Andy Burnham, bermaksud melanjutkan kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat dan membungkam suara-suara kritis terkait Palestina.