London, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan Inggris akan mengumumkan paket langkah “komprehensif” terkait permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki dalam beberapa pekan mendatang.
Baca juga: Hampir Seluruh Pabrik Desalinasi Israel Berhenti Beroperasi di Tengah Spekulasi Serangan Siber
Berbicara kepada anggota parlemen di House of Commons pada Selasa, Miliband mengatakan rencana Israel untuk memperluas permukiman di kawasan E1, Tepi Barat, akan melintasi wilayah yang diinginkan Palestina untuk mendirikan negara dan “berisiko membuat negara Palestina tidak layak diwujudkan.”
“Pemerintah ini tidak akan menerima penghancuran solusi dua negara,” katanya. “Kami akan bertindak, dan saya akan memaparkan serangkaian langkah komprehensif dalam beberapa pekan mendatang.”
Pada Agustus 2025, Israel menyetujui proyek E1 yang mencakup pembangunan 3.400 unit permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki, terutama di dekat permukiman Maale Adumim yang telah ada. Rencana tersebut juga mencakup sekitar 12 kilometer persegi wilayah di sebelah timur al-Quds.
Koridor permukiman tersebut mengancam membagi Tepi Barat menjadi kantong-kantong wilayah yang terisolasi, sehingga merusak kemungkinan terbentuknya wilayah Palestina yang berkesinambungan. Komunitas Badui, termasuk desa Khan al-Ahmar, juga menghadapi ancaman pemindahan paksa berdasarkan rencana tersebut.
Miliband juga mengecam kekerasan pemukim yang semakin meningkat di wilayah pendudukan.
“Dalam beberapa pekan terakhir, kami juga telah menyaksikan terorisme pemukim yang mengerikan dan warga Palestina yang terusir dari rumah mereka,” kata Miliband.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengatakan sebelum menjabat bahwa pemerintahnya sedang “mempertimbangkan langkah-langkah untuk melarang perdagangan barang dengan permukiman ilegal.”
Israel Ancam Inggris
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menanggapi pengumuman tersebut tidak lama kemudian dengan memperingatkan London agar tidak menjatuhkan sanksi terkait proyek permukiman E1.
“Jika Inggris bertindak terhadap Israel, Israel akan bertindak terhadap Inggris,” kata Sa’ar dalam wawancara podcast dengan Ynet, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Ketika ditanya mengenai bagaimana Israel akan merespons, Sa’ar mengatakan, “Ada berbagai cara. Saya menyampaikan ini dengan jelas dan tegas. Jika mereka bertindak, saya pikir mereka akan melakukan kesalahan besar. Hal itu justru akan menghasilkan kebalikan dari apa yang mungkin mereka bayangkan.”
The Times of Israel pekan lalu mengutip sumber yang mengetahui persoalan tersebut yang mengatakan bahwa Sa’ar memperingatkan Miliband bahwa Israel akan merespons sanksi Inggris dengan langkah-langkah serupa, yang dapat mencakup pengusiran pejabat Inggris dari International Gaza Support Center, serta langkah-langkah yang lebih ekstrem.
Baca juga: Hamas Kecam Penyusupan Ben-Gvir ke Kompleks Al-Aqsa sebagai “Eskalasi Berbahaya”
Israel Hancurkan Bangunan Hunian di Tubas
Sementara itu, di Provinsi Tubas, Tepi Barat, buldoser Israel mulai menghancurkan bangunan tempat tinggal dan kandang ternak di kawasan Ras al-Ahmar.
Mutaz Bisharat, pejabat yang menangani urusan permukiman di Tubas, mengatakan bangunan-bangunan yang dihancurkan tersebut milik dua keluarga Palestina.
Tentara Israel juga menyerbu kota Qaffin dan Zeita, di sebelah utara Tulkarem, dengan sejumlah kendaraan militer.
Mereka berpatroli di kedua kota tersebut dan mendirikan pos pemeriksaan di persimpangan Ras Rummana.
Bantuan Pangan di Tepi Barat Berkurang
Sementara itu, Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP) mengumumkan bahwa pihaknya terpaksa mengurangi separuh jumlah penerima bantuan di Tepi Barat yang diduduki akibat kekurangan dana, seraya memperingatkan adanya konsekuensi yang sangat serius.
Bantuan WFP sebelumnya menjangkau 400.000 warga Palestina yang paling rentan, tetapi bantuan pangan tersebut akan dikurangi menjadi 200.000 orang mulai bulan ini.
“WFP terpaksa mengurangi separuh jumlah orang yang kami bantu di Tepi Barat, dan ini terjadi ketika kebutuhan pangan di Tepi Barat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dua tahun lalu,” kata Shaun Hughes, perwakilan badan tersebut di wilayah Palestina yang diduduki, kepada wartawan.
“Keluarga-keluarga yang sebelumnya hidup sejahtera dan memperoleh penghasilan dari tanah mereka kini tidak mampu membeli makanan yang cukup,” tambahnya.
Badan PBB tersebut mencatat bahwa meningkatnya kekerasan pemukim, pembantaian, dan pemindahan paksa warga Palestina telah mengganggu mata pencaharian mereka, “memperparah kelaparan dan mendorong keluarga-keluarga semakin jauh ke dalam krisis.”
Sejak dimulainya perang genosida Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023, Tepi Barat mengalami peningkatan terus-menerus dalam operasi militer Israel dan serangan oleh para pemukim, yang disertai dengan menjamurnya pos-pos permukiman ilegal, pembangunan jalan yang khusus diperuntukkan bagi para pemukim, serta pembatasan yang semakin ketat terhadap pergerakan warga Palestina.
Negara-negara Barat menghadapi kritik keras karena gagal mengambil tindakan terhadap genosida Israel di Gaza dan kekerasan para pemukim di Tepi Barat.