Gaza, Purna Warta – Hamas memperingatkan rencana rezim Israel untuk “merekayasa ulang” Jalur Gaza dan memindahkan penduduk Palestina dari wilayah tersebut, seraya menegaskan kembali bahwa rakyat Gaza merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengelola urusan mereka sendiri.
Baca juga: Hamas: Pembunuhan Komandan Senior oleh Israel Ancam Gencatan Senjata Gaza
Dalam pernyataan pada Minggu, kelompok perlawanan Palestina itu memperingatkan adanya upaya “berkolusi dengan rencana pemindahan penduduk dan rekayasa ulang Jalur Gaza sesuai dengan skema musuh (Israel).”
Hamas menegaskan bahwa konsensus nasional mengenai strategi Palestina yang terpadu merupakan satu-satunya cara untuk menghadapi rencana-rencana rezim Israel dan para sekutunya.
Gerakan tersebut kembali menolak “segala bentuk perwalian atau mandat atas Jalur Gaza atau atas sejengkal pun tanah kami yang diduduki.”
Amerika Serikat memediasi perjanjian gencatan senjata pada Oktober lalu untuk mengakhiri agresi Israel di Gaza serta memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah yang diblokade tersebut.
Namun kini, Washington dilaporkan tengah merencanakan pembagian jangka panjang Gaza menjadi “zona hijau” yang berada di bawah kendali militer Israel dan internasional—tempat rekonstruksi akan dimulai—serta “zona merah” yang dibiarkan dalam kondisi hancur.
Dalam rencana tersebut, pasukan asing akan dikerahkan pada tahap awal bersama pasukan Israel di wilayah timur Gaza, sehingga Jalur Gaza yang porak-poranda terbelah oleh apa yang saat ini disebut sebagai “garis kuning” yang dikendalikan Israel.
Baca juga: Sentralitas Palestina: Dari Pemuda Somalia di Minnesota Hingga Perjuangan Anti-Kolonial Global
Rencana militer Amerika Serikat untuk membagi wilayah pesisir itu menjadi dua zona—zona hijau dan zona merah—yang dipisahkan oleh garis penyangga yang sangat termiliterisasi, dinilai mengancam pengungsian paksa warga Palestina serta menempatkan sebagian besar wilayah Gaza di bawah kendali militer langsung Israel.
Para mediator memperingatkan bahwa skema tersebut dapat menciptakan situasi “bukan perang tetapi juga bukan damai” di Gaza yang terbelah, dengan serangan Israel yang terus berulang, pendudukan yang mengakar, tidak adanya pemerintahan sendiri Palestina, serta rekonstruksi yang sangat terbatas terhadap rumah dan komunitas warga Palestina.