Gaza, Purna Warta – Kepala negosiator Hamas, Khalil al-Hayya, memperingatkan bahwa pembunuhan terarah Israel terhadap seorang komandan senior gerakan tersebut mengancam “keberlangsungan gencatan senjata” di Jalur Gaza yang diblokade.
Baca juga: Sentralitas Palestina: Dari Pemuda Somalia di Minnesota Hingga Perjuangan Anti-Kolonial Global
Dalam pernyataan video pada Minggu, al-Hayya mengonfirmasi tewasnya Komandan Raed Saad dan mengecam Israel atas pelanggaran perjanjian gencatan senjata.
“Pelanggaran Israel yang terus berlanjut terhadap perjanjian gencatan senjata … serta pembunuhan terbaru yang menargetkan Saad dan lainnya mengancam keberlangsungan perjanjian tersebut,” ujarnya.
Militer Israel melaporkan bahwa Saad tewas dalam sebuah serangan di dekat Kota Gaza, yang juga melukai sedikitnya 25 orang. Insiden ini disebut sebagai pembunuhan terhadap tokoh Hamas dengan profil tertinggi sejak gencatan senjata Gaza yang didukung Amerika Serikat mulai berlaku pada Oktober lalu.
Al-Hayya menegaskan bahwa tidak akan ada kemajuan selama para mediator tidak memaksa Israel untuk mematuhi fase pertama gencatan senjata. Ia menyerukan kepada para mediator, khususnya pemerintahan Amerika Serikat, untuk memastikan Israel menghormati kesepakatan tersebut.
Meski gencatan senjata telah diberlakukan, serangan Israel terus berlanjut dan menyebabkan sedikitnya 386 warga Palestina tewas sejak 10 Oktober.
Wilayah-wilayah luas di Gaza juga masih tidak dapat diakses akibat keberlanjutan kehadiran pasukan pendudukan Israel.
“Prioritas kami adalah melanjutkan langkah-langkah untuk mengakhiri perang, khususnya menyelesaikan fase pertama [gencatan senjata], yang mencakup masuknya bantuan dan peralatan yang dibutuhkan untuk merehabilitasi rumah sakit, pusat kesehatan, dan infrastruktur,” kata al-Hayya.
Ia juga menekankan bahwa peran Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) harus dibatasi pada pemeliharaan gencatan senjata tanpa mencampuri urusan internal Gaza.
Al-Hayya menegaskan kembali bahwa Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya berkomitmen terhadap perjanjian tersebut, namun menolak segala bentuk perwalian atau pengawasan yang dipaksakan atas Gaza.
Anggota biro politik Hamas, Husam Badran, turut menyatakan bahwa pelanggaran Israel yang terus berlangsung telah menghambat negosiasi fase kedua perjanjian.
Baca juga: Israel Perintahkan Pembongkaran 25 Bangunan Hunian di Kamp Pengungsi Tepi Barat
Pekan lalu, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menuntut Israel membuka akses kemanusiaan tanpa pembatasan ke Gaza dan mematuhi hukum internasional.
Lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan terus mendesak perluasan akses bagi konvoi bantuan, sementara Israel menolak permintaan untuk mengizinkan pengiriman bantuan melalui penyeberangan Rafah.
Para pengamat menyatakan keprihatinan atas keandalan rezim Israel serta ketiadaan mekanisme yang efektif untuk menegakkan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan tersebut.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 70.400 orang—sebagian besar perempuan dan anak-anak—telah tewas dalam perang genosida Israel yang terus berlangsung di Gaza.