Al-Quds, Purna Warta – Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyerukan kepada para mediator internasional dan “Dewan Perdamaian” yang didukung Amerika Serikat untuk meminta pertanggungjawaban Israel. Hamas juga mendesak tindakan segera guna menghentikan pelanggaran gencatan senjata yang terus berlangsung dan memaksa Israel menerima peta jalan untuk tahap kedua dari rencana perdamaian Gaza yang diusulkan.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Minggu, Hamas menegaskan komitmennya terhadap proses diplomatik dan menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan persetujuan terhadap peta jalan tersebut kepada delegasi negara-negara mediator dan penjamin.
“Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan telah sepenuhnya mematuhi tahap pertama kesepakatan gencatan senjata. Namun, Israel gagal melaksanakan tahap ini, meningkatkan operasi militernya di lapangan, memperburuk bencana kemanusiaan, dan secara terbuka menolak peta jalan tersebut,” demikian bunyi pernyataan itu.
Hamas menyerukan kepada pihak-pihak mediator untuk “menjalankan tanggung jawab mereka dan memaksa pihak pendudukan melaksanakan seluruh kewajibannya pada tahap pertama, menghentikan semua pelanggaran, menghentikan pembunuhan dan serangan ke wilayah Palestina, menyetujui peta jalan tahap kedua dari rencana Presiden Trump, serta mulai menyusun jadwal pelaksanaannya.”
Pernyataan tersebut disampaikan setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi di Kairo dan El-Alamein. Dalam pertemuan tersebut, para pejabat Hamas berdialog dengan utusan Amerika Serikat, termasuk Jared Kushner dan Nickolay Mladenov, serta para mediator regional utama dari Mesir, Qatar, dan Turki.
Sementara narasi media Barat banyak menempatkan tuntutan Israel mengenai “perlucutan senjata yang dapat diverifikasi” sebagai hambatan utama, Hamas dan sejumlah pihak regional menilai persoalan mendasar justru terletak pada penolakan Israel untuk memenuhi ketentuan awal kesepakatan, yakni penghentian total operasi militer, penarikan pasukan pendudukan, serta penghentian serangan harian terhadap warga sipil Palestina.
Isolasi diplomatik terhadap rezim Israel kembali terlihat pada Minggu ketika delapan negara Muslim dan Arab mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam penolakan Israel terhadap rencana perdamaian tersebut.
Koalisi tersebut menyatakan bahwa “Israel memikul tanggung jawab langsung dan penuh” atas terhambatnya proses perdamaian serta memperingatkan bahwa penolakan Israel secara langsung mengancam gagalnya berbagai upaya internasional untuk mengakhiri perang.
Meskipun aktivitas diplomatik tingkat tinggi terus berlangsung, kondisi di lapangan di Gaza tetap sangat memprihatinkan.
Pasukan Israel meningkatkan serangan udara mematikan di berbagai wilayah Jalur Gaza dengan dalih memburu kelompok bersenjata, termasuk dengan menyasar kawasan permukiman dan kamp-kamp pengungsian.
Pada Minggu, pesawat Israel menyerang sebuah kamp tenda di Khan Younis dan sebuah gedung apartemen di kamp pengungsi Nuseirat, yang menyebabkan sejumlah warga Palestina terluka.
Petugas medis di Rumah Sakit Nasser kemudian mengonfirmasi bahwa salah satu korban yang terluka dalam serangan di Khan Younis meninggal dunia akibat luka-lukanya.
Serangan tersebut terjadi setelah jasad seorang anak ditemukan di Khan Younis pada Sabtu. Anak tersebut dilaporkan tewas akibat tembakan pasukan Israel.
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dinilai kredibel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), operasi militer Israel telah menewaskan setidaknya 1.262 warga Palestina, yang sebagian besar merupakan warga sipil, sejak gencatan senjata awal diberlakukan pada Oktober.