Al-Quds, Purna Warta – Menurut laporan harian Al-Akhbar, Doctors Without Borders dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai taktik tekanan politik atau sebagai alat hukuman kolektif sepenuhnya tidak dapat diterima, terutama mengingat kondisi bencana yang dialami warga Palestina di Gaza setelah dua tahun serangan luas Israel.
Doctors Without Borders dengan tegas menolak klaim terbaru pejabat rezim Israel yang menuduh organisasi tersebut mempekerjakan individu yang terlibat dalam aktivitas militer. MSF menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan prinsip lama organisasi yang secara tegas melarang perekrutan siapa pun yang terlibat dalam kegiatan bersenjata.
Organisasi tersebut juga menyatakan keprihatinan mendalam atas permintaan otoritas Israel agar MSF menyerahkan data pribadi staf Palestina mereka sebagai syarat untuk melanjutkan kegiatan. MSF menilai langkah itu sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas dan independensi kerja kemanusiaan, terlebih mengingat bahwa 15 staf Doctors Without Borders sebelumnya telah tewas di tangan pasukan rezim Israel.
Dalam pernyataannya, MSF menegaskan bahwa “meskipun Doctors Without Borders telah berulang kali meminta pertemuan dengan otoritas Israel untuk membahas berbagai kekhawatiran mereka, permintaan tersebut diabaikan, sementara pejabat Israel justru melontarkan tuduhan melalui media yang tidak didukung oleh bukti atau dokumen apa pun.”
Doctors Without Borders menyatakan, “Eskalasi tindakan Israel ini terjadi pada saat yang sangat kritis, ketika serangan Israel telah menghancurkan sistem kesehatan Gaza, mengurangi kapasitas tempat perlindungan bagi penduduk, serta memperburuk situasi kemanusiaan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pembatasan berkelanjutan terhadap masuknya kebutuhan pokok, termasuk tenda dan perlengkapan medis.”
Pernyataan itu menegaskan bahwa saat ini Doctors Without Borders memberikan dukungan vital, termasuk menyediakan sekitar 20 persen tempat tidur rumah sakit di Gaza dan menangani hampir sepertiga dari seluruh proses persalinan di wilayah tersebut. Namun demikian, layanan yang dapat diberikan organisasi ini masih jauh di bawah besarnya kebutuhan yang ada. Setiap upaya untuk menghentikan layanan MSF atau mengusirnya dari wilayah Palestina akan memicu bencana kemanusiaan baru yang akan berdampak pada ratusan ribu warga sipil.
Doctors Without Borders menekankan bahwa masuknya bantuan kemanusiaan bukanlah bentuk kemurahan hati dari pihak mana pun, melainkan kewajiban hukum dan moral. Pada saat layanan medis dan kemanusiaan bagi warga sipil seharusnya ditingkatkan, otoritas Israel justru berupaya menguranginya dengan cara yang secara langsung mengancam keselamatan jiwa manusia.
Organisasi tersebut menegaskan komitmennya untuk terus berkomunikasi dengan semua pihak terkait demi mempertahankan layanan penyelamat nyawa dan mendukung sistem kesehatan Gaza yang berada di ambang kehancuran. MSF menekankan bahwa rakyat Palestina saat ini lebih membutuhkan bantuan daripada sebelumnya.
Rezim Israel pada Selasa mengumumkan bahwa jika organisasi-organisasi non-pemerintah tidak menyerahkan daftar staf Palestina mereka hingga Rabu, maka mulai tahun 2026 mereka akan dilarang beroperasi di Jalur Gaza. Rezim tersebut juga menuduh dua anggota Doctors Without Borders memiliki keterkaitan dengan organisasi yang oleh Israel dilabeli sebagai teroris.