Washington, Purna Warta – Media Amerika Serikat melaporkan, mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut, bahwa delegasi perdamaian yang dipimpin Washington berencana memulai pelaksanaan “rencana pemerintahan dan rekonstruksi Jalur Gaza” di wilayah-wilayah Gaza yang tidak berada di bawah kendali Hamas.
Menurut Axios, menulis bahwa keputusan untuk beralih kepada rencana alternatif di Gaza diambil setelah upaya membujuk Hamas agar melepaskan senjata berat mengalami jalan buntu. Kini, Amerika Serikat dan delegasi perdamaian disebut ingin melanjutkan proses tanpa keterlibatan Hamas.
Sebagaimana dikutip ISNA, media Amerika itu menambahkan bahwa pelaksanaan rencana damai 20 poin yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bergantung pada pelucutan senjata Hamas, namun berbulan-bulan negosiasi dengan kelompok tersebut hanya menunjukkan sedikit kemajuan.
Seorang pejabat Amerika mengatakan kepada Axios bahwa Washington telah memberi tahu Israel bahwa Amerika Serikat tidak mendukung dimulainya kembali perang di Gaza sebagai cara untuk menyelesaikan kebuntuan.
Rencana Trump tersebut mencakup klausul yang memungkinkan pelaksanaannya tetap berjalan di “wilayah-wilayah di luar kendali Hamas” apabila kelompok itu menolak atau menunda pelaksanaan isi kesepakatan.
Pasukan tentara rezim Zionis hingga kini masih menduduki lebih dari separuh wilayah Gaza dan terus melanjutkan operasi militernya.
Perundingan dengan Hamas dilakukan dengan kehadiran Nikolay Mladenov sebagai perwakilan tinggi delegasi perdamaian Gaza, bersama diplomat Amerika serta mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki.
Axios melaporkan bahwa tahap pertama rencana tersebut mencakup penyerahan senjata berat dan sistem terowongan Hamas. Proses itu dirancang menjadi dasar pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina baru yang akan mengambil alih tanggung jawab di Gaza. Dalam kerangka tersebut juga direncanakan pembentukan pasukan polisi Palestina yang baru, penempatan pasukan stabilisasi internasional di kawasan itu, serta penarikan tentara Israel dari lebih banyak wilayah Gaza.
Namun Hamas menegaskan bahwa selama rezim pendudukan belum melaksanakan sejumlah kewajibannya — termasuk mempertahankan tingkat bantuan kemanusiaan yang telah disepakati, membuka penuh perlintasan Rafah, dan menghentikan serangan di Gaza — kelompok itu tidak akan membahas penyerahan senjata apa pun.
Sejak 7 Oktober 2023, rezim Zionis disebut telah melakukan perang yang digambarkan sebagai genosida selama dua tahun, yang menyebabkan lebih dari 72 ribu warga Palestina gugur dan lebih dari 172 ribu lainnya terluka. Selain itu, krisis kemanusiaan akibat blokade ketat dan penolakan pihak Zionis untuk menjalankan ketentuan perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak Oktober 2025 semakin memperparah kondisi di Gaza.