Washington, Purna Warta – Harian Lebanon al-Akhbar dalam laporan analitisnya menulis bahwa Amerika Serikat secara sengaja mengelola gencatan senjata di Jalur Gaza dengan peningkatan ketegangan secara terencana, demi menciptakan aturan baru dalam konflik yang menjamin keunggulan Israel dan membatasi kemampuan kelompok perlawanan Palestina untuk mengambil inisiatif di lapangan.
Dalam artikel yang ditulis oleh Yahya Dabouk, disebutkan bahwa meskipun peningkatan ketegangan yang terencana oleh Israel mungkin tampak sebagai tanda rapuhnya gencatan senjata di Gaza, namun secara paradoks justru menjadi bagian dari upaya untuk memanfaatkan insiden baru-baru ini — yaitu bentrokan dan baku tembak di sekitar kota Rafah di selatan Jalur Gaza — untuk menegakkan gencatan senjata yang lebih stabil, namun dikendalikan sepenuhnya oleh Washington dan diawasi secara ketat oleh Amerika Serikat.
Menurut laporan itu, gencatan senjata di Gaza kini tidak lagi sekadar jeda rapuh dalam pertempuran, melainkan telah menjadi ajang uji coba kemampuan para pihak — khususnya gerakan Hamas — untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru konflik yang digariskan oleh Amerika Serikat.
Pernyataan J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat, muncul dalam konteks ini. Ia menegaskan pentingnya kelanjutan gencatan senjata dan memprediksi bahwa Israel akan merespons setiap pelanggaran terhadapnya.
Dengan pernyataan tersebut, Vance tidak hanya menegaskan dukungan taktis AS terhadap Tel Aviv, tetapi juga memaparkan pandangan strategis bahwa fase pascaperang merupakan kesempatan untuk mendefinisikan ulang aturan konflik demi keamanan Israel, bukan untuk menciptakan keseimbangan di medan pertempuran.
Laporan itu menambahkan bahwa pendekatan ini tercermin jelas di lapangan, di mana upaya Israel memperluas pengerahan militernya ke wilayah yang seharusnya telah dikosongkan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan politik yang disediakan Washington bagi Tel Aviv.
Dengan demikian, Amerika Serikat secara efektif memberi Israel kebebasan untuk menafsirkan ulang makna “kepatuhan terhadap gencatan senjata”, sehingga setiap tindakan militer Israel — bahkan yang melampaui garis batas yang telah disepakati di Gaza — dapat diklaim sebagai “tanggapan sah” terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Hamas.
Hasil dari situasi ini adalah ketidakseimbangan mencolok: Hamas dituntut mematuhi setiap butir kesepakatan gencatan senjata, sementara Israel, dengan dukungan eksplisit atau tersirat dari Amerika Serikat, diberikan kewenangan luas untuk menafsirkan klausul-klausul tersebut, sehingga dapat memperluas operasi militernya tanpa dianggap melanggar perjanjian.
Laporan itu juga menggarisbawahi bahwa kondisi ini menunjukkan pergeseran strategis yang signifikan, yakni perpindahan pusat pengambilan keputusan strategis dari Tel Aviv ke luar negeri.
Meskipun militer Israel memiliki kemampuan yang besar, pengawasan politik eksternal yang efektif membuat Israel tidak sepenuhnya bebas dalam mengambil inisiatif atau menentukan respons.
Di balik layar, kehadiran Amerika Serikat di selatan Israel, khususnya di pusat koordinasi Kiryat Gat, berfungsi sebagai semacam “ruang kendali” yang menentukan kapan, di mana, dan seberapa besar intensitas Israel diizinkan untuk bertindak.
Dalam konteks ini, kabinet Israel bukan lagi pengambil keputusan utama, melainkan badan yang menunggu lampu hijau dari Washington sebelum melakukan tindakan strategis atau bahkan taktis.
Dengan kata lain, AS kini bertindak sebagai pengawas keputusan Israel, memastikan bahwa setiap langkah Tel Aviv tetap sejalan dengan kepentingan strategis yang lebih luas dari “negara Israel” sebagai entitas, bukan semata-mata kepentingan para pemimpinnya.
Dari sudut pandang ini, mulai muncul seruan di kalangan aparat keamanan Israel, meskipun hanya tersirat melalui bocoran di media berbahasa Ibrani, untuk merebut kembali inisiatif melalui cara-cara yang tidak sepenuhnya bergantung pada koordinasi terbuka dengan AS.
Namun, meskipun ada ketidakpuasan di Israel, tujuan Washington bukanlah bersikap bermusuhan terhadap Tel Aviv, melainkan menjamin bahwa kebijakan Israel tetap berada dalam kerangka yang melayani kepentingan strategis negara itu secara keseluruhan.
Artikel itu menegaskan bahwa ini merupakan salah satu konsekuensi dari perang Gaza, di mana Israel, meskipun telah menerima dukungan penuh dari Washington dan Barat, gagal mencapai kemenangan yang utuh.
Selanjutnya, Amerika Serikat kini menghadapi tantangan besar dalam tahap penyelesaian akhir konflik, yang menurut laporan tidak sepenuhnya dapat dijalankan berdasarkan visi Presiden Donald Trump, melainkan melalui parameter yang menjamin “kebebasan terbatas” bagi Israel dalam urusan keamanan, sementara pihak Palestina diwajibkan untuk menjaga ketenangan total di lapangan, tanpa pelanggaran sekecil apa pun.
Dalam kondisi “keseimbangan” seperti itu, Hamas menghadapi pilihan sulit, sekaligus masa depan yang ditentukan oleh kekuatan eksternal, bukan oleh partisipasi nyata mereka sendiri.
Dengan demikian, insiden di Rafah dan respons Israel terhadapnya hanyalah satu mata rantai dari rangkaian panjang operasi yang bertujuan memperkokoh aturan baru dalam konflik, aturan yang tidak diumumkan secara terbuka tetapi diberlakukan secara de facto di lapangan.
Laporan itu menutup dengan menyebut bahwa respon Israel tersebut merupakan bagian integral dari tahap kedua rencana pascaperang Presiden AS Donald Trump, yaitu tahap yang dapat berlangsung lama tanpa arah yang jelas, tanpa solusi akhir baik secara militer maupun politik.