Bern, Purna Warta — Pemerintah Swiss secara resmi mengumumkan pencabutan sejumlah sanksi ekonomi yang selama ini diberlakukan terhadap Suriah, termasuk pencabutan sanksi terhadap Bank Sentral Suriah. Keputusan ini diumumkan pada Kamis (20/6/2025), dan dipandang sebagai langkah penting menuju pemulihan ekonomi serta proses transisi politik di negara yang telah dilanda perang selama lebih dari satu dekade.
Baca Juga : Bill Clinton: Netanyahu Gunakan Perang Iran untuk Bertahan Berkuasa “Selamanya”
Langkah Swiss ini mengikuti keputusan serupa dari Uni Eropa dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang pada Mei lalu telah lebih dahulu mencabut sanksi menyusul jatuhnya pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024. Dalam pengumumannya, pemerintah Swiss menjelaskan bahwa pencabutan sanksi ini mencakup pelonggaran pembatasan pada sektor keuangan, perdagangan logam mulia, ekspor barang-barang mewah, serta pencabutan pembekuan terhadap 24 entitas, termasuk Bank Sentral Suriah.
Kementerian Luar Negeri Swiss menyebutkan bahwa langkah ini diambil untuk “mendukung rekonstruksi ekonomi, memperkuat stabilitas kawasan, dan mendorong rekonsiliasi nasional.” Swiss juga menyampaikan bahwa pencabutan sanksi bukan berarti menghapus semua bentuk tekanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang dilakukan rezim sebelumnya.
Adapun sanksi bersifat personal terhadap individu-individu dan entitas yang terkait langsung dengan rezim Assad tetap diberlakukan. Hingga kini, pemerintah Swiss masih membekukan aset senilai sekitar 99 juta franc Swiss (CHF), yang diduga merupakan kekayaan ilegal milik keluarga Assad dan kroni-kroninya. Sanksi terhadap ekspor peralatan militer serta teknologi pengawasan yang berpotensi digunakan untuk represi dalam negeri juga tetap dipertahankan.
Pakar kebijakan luar negeri Swiss menilai langkah ini sebagai upaya strategis untuk menyeimbangkan antara kebutuhan kemanusiaan dan prinsip keadilan internasional. “Swiss ingin memainkan peran aktif dalam mendukung perdamaian Suriah tanpa melepaskan tanggung jawab terhadap korban pelanggaran HAM selama perang,” ujar seorang diplomat senior di Bern.
Baca Juga : Majid Khademi Ditunjuk Jadi Kepala Intelijen Baru IRGC Pasca Serangan Israel
Seiring dibukanya kembali hubungan diplomatik antara Suriah dan sejumlah negara regional serta internasional, langkah Swiss ini diperkirakan akan membuka pintu bagi keterlibatan yang lebih luas dari komunitas global dalam upaya rekonstruksi Suriah pasca-konflik.