Paris, Purna Warta – Ketua Partai Reconquête (Pemulihan) sekaligus salah satu tokoh anti-imigran terkemuka di Prancis, kembali melontarkan pernyataan kontroversial yang menargetkan komunitas imigran muslim Maroko, khususnya warga keturunan Aljazair yang tinggal di kota Marseille.
Dalam kelanjutan gelombang pernyataan rasis dari tokoh-tokoh sayap kanan ekstrem Prancis, Éric Zemmour, ketua Partai Reconquête dan salah satu figur anti-imigran paling dikenal, sekali lagi menimbulkan kegaduhan dengan menyerang komunitas Maghribi, terutama orang-orang Aljazair di Marseille.
Pernyataan ini muncul di tengah sikap pasif lembaga peradilan Prancis yang sejauh ini belum menunjukkan langkah efektif untuk menanggulangi penyimpangan semacam itu. Dalam wawancara dengan saluran berita BFM TV, Zemmour menuduh bahwa kota Marseille telah jatuh ke tangan Muslim Arab dan kehilangan identitas aslinya sebagai kota Prancis.
Ia menyatakan penyesalannya atas perubahan sosial di kota tersebut dengan mengatakan: “Marseille bukan lagi kota yang saya kenal di tahun 1980-an. Kini dikuasai orang-orang Maghribi, dan jejak budaya sosial Prancis sudah hilang dari sana.”
Lebih lanjut, Zemmour menyebut beberapa wilayah Marseille sebagai kawasan perdagangan narkoba, dengan klaim bahwa ucapannya bersumber dari para hakim Prancis. Ia juga menuduh imigran Muslim melakukan pembunuhan atas nama Islam dan menyebut mereka sebagai “jihadis”, istilah yang menurutnya lebih berbahaya daripada “teroris”.
Labelisasi berbasis ras dan agama semacam ini, menurut hukum Prancis, merupakan bentuk diskriminasi dan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Zemmour sendiri sebelumnya telah beberapa kali dijatuhi denda atas pernyataan serupa, termasuk penghinaan terhadap Arab dan Muslim dengan sebutan merendahkan. Kasus terbarunya pada Maret lalu membuatnya dijatuhi denda sebesar 9.000 euro.
Dalam perkembangan terkait, Menteri Dalam Negeri Prancis juga dengan bangga mengumumkan keberhasilan menutup Institut Eropa Ilmu-Ilmu Humaniora, sebuah lembaga yang sejak 1990-an bertanggung jawab dalam pendidikan imam masjid di Prancis.
Rangkaian peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait semakin menguatnya wacana rasisme dan Islamofobia dalam ruang politik Prancis, sekaligus kembali mempertanyakan peran lembaga peradilan negara itu dalam menghadapi tren berbahaya tersebut.